Pemkab Pessel Salurkan 651 Ton Beras untuk 37.300 KPM

Pesisir Selatan, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) salurkan 651 ton beras untuk 37.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyaluran berlangsung serentak di 15 kecamatan, dengan peluncuran resmi di Aula Kantor Camat Batang Kapas, Senin (28/7/2025).

Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat.

“Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Camat dan walinagari kami minta mengawasi agar bantuan tepat sasaran. Jika masih ada warga yang berhak namun belum terdata, segera diusulkan kembali,” ujarnya.

BACAJUGA

Serapan Anggaran Rendah, Lisda Hendrajoni Soroti Kinerja Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Selasa, 30/9/25 | 05:45 WIB

Laskar Turtle Camp Relokasi Telur Penyu, Jaga Kelestarian di Pantai Amping Parak

Kamis, 18/9/25 | 07:45 WIB

Menurut data, Kecamatan Batang Kapas mendapat jatah 2.340 KPM, dan seluruh penerima akan diverifikasi ulang agar tidak ada masyarakat yang berhak tertinggal.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, Firdaus, menyebutkan total penerima manfaat mencapai 37.300 KPM di 15 kecamatan.

“Sebanyak 37.300 KPM tersebar di 15 kecamatan akan menerima masing-masing 10 kilogram beras. Total beras yang disalurkan mencapai 651 ton,” jelasnya.

Manejer Perum Bulog Padang, M. Fakhri Firdaus, menambahkan bahwa program CBP tidak hanya membantu kebutuhan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga.

“Beras ini diberikan gratis kepada masyarakat sebagai bentuk subsidi. Kami juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pasar murah melalui koperasi merah putih untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Baca Juga: RSUD dr M Zein Painan Raih Nilai SKM 95,54: Bukti Kepercayaan Masyarakat Pessel

Dengan adanya bantuan ini, pemerintah daerah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. (*)