Pesisir Selatan, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) dalam menghadirkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi para Wali Nagari dan perangkat nagari. Langkah strategis ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Painan Convention Center (PCC), Kamis (24/7/2025), dan secara resmi dibuka oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.
Program RPL UNP untuk Wali Nagari dirancang sebagai solusi pendidikan tinggi berbasis pengalaman kerja bagi aparatur desa yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum memiliki gelar sarjana. Melalui jalur ini, pengalaman dan kompetensi mereka akan diakui sebagai bagian dari kredit akademik menuju jenjang S1.
Bupati Hendrajoni menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini, menyebutnya sebagai langkah nyata dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di tingkat nagari. “Kami ingin para Wali Nagari tidak hanya kuat secara pengalaman, tetapi juga memiliki fondasi akademik yang kokoh. Pendidikan adalah kunci untuk memajukan daerah,” ujarnya.
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-120x86.jpg)
Bupati juga mengajak seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan ini sebagai pijakan untuk maju. “Kalau bisa, jangan berhenti di S1. Mari berpikir sampai S3. Karena yang bisa memajukan diri kita, ya kita sendiri,” tegasnya, disambut antusias hadirin.
Hadir dalam kegiatan ini Rektor UNP Prof. Krismadinata dan senior eksekutif UNP Prof. Ganefri, yang turut memaparkan esensi dan mekanisme RPL. Menurut Prof. Krismadinata, RPL merupakan bentuk pengakuan atas pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pengalaman profesional maupun pelatihan nonformal.
“RPL memungkinkan Wali Nagari yang telah berkontribusi di pemerintahan desa untuk meraih gelar sarjana dalam waktu yang lebih efisien, tanpa mengurangi kualitas pendidikan,” jelasnya.
Senada, Prof. Ganefri menambahkan bahwa UNP menyiapkan kurikulum kontekstual yang sesuai dengan dinamika dan tantangan nyata di lapangan, sehingga lulusan RPL tetap memiliki kompetensi setara dengan lulusan jalur reguler.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP2KB) Pesisir Selatan menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan program ini, mulai dari sosialisasi, fasilitasi administrasi, hingga kemungkinan dukungan pembiayaan.
“Banyak aparatur nagari kita yang sudah bekerja puluhan tahun namun belum memiliki ijazah S1. RPL menjadi jawaban konkret agar mereka tetap bisa berkembang secara akademik tanpa meninggalkan tugas pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Dirjen Pendidikan Vokasi Apresiasi Dorong UNP Tingkatkan Inovasi
Dengan implementasi Program RPL UNP, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terwujudnya aparatur nagari yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kapabilitas intelektual yang seimbang. Harapannya, pemerintahan nagari akan semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan. (*)
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-350x250.jpg)
