DPRD dan Wali Kota Bahas Perubahan APBD 2025 Kota Padang, Anggaran Naik 14,6 Miliar

Padang, Scientia – DPRD Kota Padang menggelar sidang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025, Senin (30/06/2025). Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion ini, turut hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala OPD.

Agenda sidang paripurna tak hanya membahas RAPBD-P 2025, tetapi juga penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD Muharlion menyampaikan, seluruh fraksi menyetujui laporan pertanggungjawaban tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

“Setelah melalui pembahasan panitia khusus gabungan dan pendapat fraksi-fraksi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 disetujui menjadi Perda,” ujar Muharlion.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran dalam pidatonya menyampaikan bahwa pada perubahan APBD 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan naik menjadi Rp 897,6 miliar atau bertambah sekitar Rp 3,4 miliar. Pendapatan transfer juga meningkat dari Rp 1,91 triliun menjadi Rp 1,92 triliun.

“Secara total, pendapatan daerah naik sebesar Rp 14,6 miliar atau 0,52 persen, dari sebelumnya Rp 2,81 triliun menjadi Rp 2,82 triliun,” jelas Fadly.

Untuk sisi belanja, Pemko Padang menetapkan anggaran sebesar Rp 2,98 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,51 triliun, belanja modal Rp 466,9 miliar, dan belanja tak terduga Rp 6,6 miliar. Sementara pembiayaan perubahan APBD mencapai Rp 173,4 miliar, yang berasal dari SILPA 2024 sebesar Rp 135,9 miliar serta rencana pinjaman daerah sebesar Rp 37,4 miliar.

Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,7 miliar akan digunakan untuk membayar cicilan pokok utang 2023 kepada PT. SMI. “Meski terdapat defisit belanja sebesar Rp 162,2 miliar, hal ini akan ditutup oleh surplus pembiayaan netto sebesar Rp 162,6 miliar. Dengan demikian, perubahan APBD 2025 tetap dalam kondisi berimbang,” terang Fadly.

Sidang paripurna ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi oleh Ketua DPRD dan Wali Kota Padang sebagai bentuk persetujuan atas rencana perubahan anggaran tersebut.(ade)