Menurut Latif, UMKM adalah kekuatan utama ekonomi rakyat. Namun sayangnya, para pelaku UMKM di Padang masih menghadapi banyak kesulitan dan belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah.
Latif melihat, tersapat tiga persoalan utama yang masih membelenggu pelaku UMKM di Padang. Pertama, masalah permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
“Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu caranya mengajukan pinjaman seperti KUR, bahkan takut karena diminta jaminan atau takut bunganya. Pemerintah harus bantu mereka, bukan cuma kasih informasi, tapi juga dampingi langsung,” tegas Yusri.
Masalah kedua adalah rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Banyak UMKM belum masuk ke platform digital, seperti marketplace atau media sosial, baik untuk jualan maupun untuk transaksi.
“Sekarang semua serba online. Tapi pelaku UMKM kita banyak yang belum tahu caranya jualan di internet. Padahal, pasar digital itu luas. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” jelasnya.
Masalah ketiga adalah soal legalitas usaha. Masih banyak pelaku UMKM yang belum punya NIB (Nomor Induk Berusaha) atau izin usaha lainnya, sehingga sulit mengakses bantuan atau ikut dalam pameran resmi.
“Mereka ini ada yang sudah usaha bertahun-tahun, tapi belum punya izin. Pemerintah harus jemput bola, bantu mereka urus NIB, jangan tunggu mereka datang ke kantor,” tambahnya.
Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumbar memang sudah menjalankan beberapa program untuk membantu UMKM. Di antaranya, pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi izin usaha dan sertifikasi halal, bantuan modal lewat KUR, serta promosi produk lokal lewat pameran.
Namun, Latif menilai program-program itu masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha.
“Banyak kegiatan yang hanya seremonial. Setelah pelatihan, pelaku usaha ditinggal begitu saja. Harusnya ada pendampingan lanjutan, supaya ilmu yang didapat bisa dipraktikkan dengan baik,” katanya.
Di momen Hari UMKM Internasional ini, Latif mendorong agar pemerintah lebih hadir dan benar-benar melihat kondisi UMKM di lapangan.
“Jangan cuma hadir waktu ada pameran atau pembukaan acara. Pemerintah harus betul-betul membantu, dari soal modal, izin usaha, sampai cara jualan online. Kalau UMKM kuat, ekonomi rakyat juga kuat,” pungkasnya. (yrp)