Bawaslu Agam Sempurnakan Inventarisasi Barang Milik Negara

Lubuk Basung, RUBLIKANESIA – Dalam rangka penataan dan memaksimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan Kegiatan Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara, Rabu (18/06).

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Suhendra, menyampaikan, “Segera lakukan pendataan barang milik negara yang ada di kantor sekarang terhadap barang yang rusak berat, terlebih setelah ada tambahan CPNS dan PPPK sehingga ruangan semakin sempit dan butuh pembaruan.”

Beliau mengatakan bahwa hal ini juga sebagai persiapan sebelum tahapan pemilu selanjutnya dimulai. Kemudian, Suhendra juga mengingatkan kepada jajarannya bahwa penggunaan barang milik negara tidak diperuntukkan sebagai barang pribadi. “Fasilitas yang melekat kepada jabatan, ketika jabatan berakhir harus segera dikembalikan kepada negara,” ujarnya.

Pada saat ini, pengelola BMN di Bawaslu Agam telah bertambah 1 orang CPNS dengan jabatan Penata Laksana Barang Terampil. Kepala Sekretariat Bawaslu Agam, Yuli Zamra memerintahkan untuk pengelola BMN agar segera menyempurnakan kembali data inventarisasi BMN Bawaslu Kabupaten Agam.

BACAJUGA

Yusri Latif Makan Bajamba di Luar Dapil, Sebut Dirinya Wakil Seluruh Warga Kota Padang

Minggu, 06/9/26 | 11:57 WIB

Wawako Padang Apresiasi Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026.

Sabtu, 05/9/26 | 14:05 WIB

“Harap sempurnakan kembali administrasi terkait BMN, kemudian lakukan inventarisir dan rekap kondisi BMN terhadap barang rusak berat. Seperti contoh terhadap komputer dan printer yang sudah tidak bisa digunakan. Kami juga berharap adanya dukungan anggaran sehingga barang yang rusak berat untuk segera diperbarui,” sebut Yuli Zamra.

Dalam kegiatan ini turut hadir tim dari sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu Taufik Firdaus dan Diki Oktafian sebagai pembicara. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi terkait penatausahaan Barang Milik Negara serta diskusi tanya jawab.