Yusri Latif : Pelayanan Prima adalah Harga Mati, OPD Harus Beri Solusi Bukan Tambah Masalah

Padang, Scientia — Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Yusri Latif, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga vertikal agar tidak melupakan esensi utama keberadaan mereka, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang prima bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab mutlak yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan.

“Setiap hari harus ada evaluasi terhadap praktik pelayanan. Jangan sampai lembaga pemerintah justru berperilaku seolah-olah sebagai penerima layanan, padahal seharusnya mereka yang melayani,” tegas Yusri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (04/06/2025).

Anggota Komisi I DPRD itu menyoroti berbagai kejadian yang menunjukkan lemahnya sistem pelayanan publik. Ia menilai, masih banyak instansi pemerintah yang terkesan apatis terhadap kebutuhan masyarakat. Alih-alih membantu, justru masyarakat kerap dihadapkan dengan persoalan baru ketika hendak mencari solusi.

“Jangan sampai masyarakat datang membawa masalah, tapi pulang membawa beban tambahan. Pemerintah seharusnya jadi tempat mencari jalan keluar, bukan sumber kebingungan baru,” ujarnya.

Latif juga mengkritik pola pikir birokrasi yang masih berbelit dan menyulitkan. Menurutnya, setiap kebijakan dan prosedur pelayanan harus dirancang dengan prinsip kemudahan, elastisitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kebijakan itu jangan malah menjadi penghalang. Kita perlu sistem yang fleksibel, mudah dipahami, dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” tegas Latif yang juga merupakan Ketua DPC PKB Kota Padang.

Lebih lanjut, Latif meminta agar seluruh instansi pemerintahan menjadikan evaluasi pelayanan sebagai agenda rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi persoalan administratif, sosial, atau hukum.

“Pelayanan prima adalah harga mati. Itulah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tutupnya.

Ia juga berpendapat bahwa pelayanan publik bukan sekadar rutinitas, tetapi amanah besar yang menentukan kepercayaan dan kepuasan rakyat terhadap pemerintah. (yrp)