Bupati dan DPRD Pasbar Satu Suara untuk Kesetaraan PPPK dengan PNS

Pasaman Barat, Scientia.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pasaman Barat resmi dilantik, Sabtu (19/4) di Aula Kantor Bupati. Pelantikan tersebut turut mendapat dukungan penuh dari DPRD Pasbar sebagai bentuk komitmen memperjuangkan hak-hak ASN PPPK.

Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi PPPK hingga ke tingkat pusat. Ia berharap PPPK diberi hak yang sama dengan PNS dalam hal jenjang karier, golongan, hingga regulasi.

“Saya akan terus memperjuangkan kesetaraan untuk ASN PPPK, karena mereka juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional,” ujar Yulianto saat memberikan sambutan.

BACAJUGA

BEM STAI YAPTIP Dukung Kejari Pasbar Tuntaskan Kasus Korupsi RSUD Pratama Ujung Gading

Jumat, 23/5/25 | 13:36 WIB

Luar Biasa! Pasaman Barat Raih WTP Sembilan Kali Berturut-turut

Jumat, 23/5/25 | 10:26 WIB

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono, mengapresiasi terbentuknya DPD PPPK dan menilai kehadiran organisasi ini akan memperkuat posisi ASN PPPK dalam pemerintahan daerah. Ia menyebut sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan daerah.

“Persatuan PPPK dalam wadah ini akan menjadi kekuatan strategis dalam mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” kata Supriono.

Ketua DPP PPPK RI, Teten Nurjamil, menambahkan bahwa kesetaraan status dan jabatan bagi PPPK sangat bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat. Ia berharap DPD PPPK Pasbar bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Sementara itu, Ketua DPD PPPK Pasbar, Sumarlin, menjelaskan bahwa organisasi ini akan menjadi media komunikasi bagi 1.749 ASN PPPK yang tersebar di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan.

“Melalui organisasi ini, kami ingin menyuarakan harapan dan tantangan yang dihadapi ASN PPPK, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah,” ucap Sumarlin.

Pelantikan juga dirangkai dengan seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan PPPK Menuju Indonesia Emas 2025” yang turut dihadiri oleh jajaran DPRD, dinas pendidikan, kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. (zik)