PAN Dharmasraya Usul Penambahan Tarif Laboratorium Kesehatan Daerah, Soroti Isu Aset Pemda, PKH, Sengketa Lahan, dan THL

Dharmasraya, Scientia.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya menyarankan penambahan materi tarif yang berlaku pada laboratorium kesehatan daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN Dharmasraya, Bayu Irawan, pada Kamis (17/4/2025) dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD setempat.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar bertumbuh kembang,” ujarnya.

BACAJUGA

PKB Matangkan Konsolidasi, Pengurus dan Legislator Sumbar Ikuti Bimtek Nasional

Kamis, 23/7/26 | 23:57 WIB

Bawaslu Agam Ajak Pelajar Tolak Politik Uang, Ingatkan Bibit Korupsi Berawal dari Pemilu

Kamis, 23/7/26 | 23:34 WIB

Di samping usulan tersebut, Bayu Irawan juga menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat belakangan ini.
Ada empat poin yang menjadi perhatian Fraksi PAN:

Pertama, terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya, khususnya bagian UPT-ALKAL, ditemukan banyaknya aset – aset pemda yang dipakai tanpa adanya catatan yang jelas berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.

“Kita mendesak agar pemda meninjau kembali penjabat yang bertanggungjawab dibagian ALKAL di Dinas PUPR Dharmasraya,” katanya.

Kedua, Fraksi PAN menyoroti permasalahan masyarakat yang menerima PKH yang tidak tepat sasaran.

“Terkait hal ini kita meminta kepada pemda untuk mendata ulang kembali kepada penerima manfaat ini, sehingga tepat sasaran,” terangnya.

Ketiga, terkait sengketa lahan antara PT. BRM dengan masyarakat di Kecamatan Sembilan Koto.

” Untuk persoalan ini Fraksi kita meminta kepada pemda hadir segera dalam menyelesaikan masalah tersebut,” tegasnya.

Keempat, Fraksi PAN menyoroti nasib THL yang dirumahkan, lebih kurang 214 orang. Mengenai polemik ini meminta kepada pemda untuk berupaya mencari solusi terkait THL yang dirumahkan agar bisa diakomodir.

“Kami dari Fraksi PAN berharap dari padangan umum ini menjadi pertimbangan serius bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya. (tnl)