Wabup dan Ketua DPRD Pasbar Ikuti Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi

Pasaman Barat, Scientia.id – Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 secara virtual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung melalui Zoom Meeting dari Balkon Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (5/3).

Selain Wakil Bupati, hadir pula Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, Sekretaris Daerah Hendra Putra, Inspektur Inspektorat Emnita Nadirua, Kepala BKAD Maibonni, Kepala BKPSDM Agusli, Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, dan Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi. Juga tampak sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti acara secara langsung.

Peluncuran ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Indonesia, serta jajaran kepala dinas dari 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

BACAJUGA

65 Kandidat Ketua DPC PKB se-Sumbar Bakal Ikuti UKK

Kamis, 16/4/26 | 20:48 WIB

KAN Pauh Kamba Diduga Cegah Pencalonan Warga, Status Adat Jadi Penghalang Pilwana

Kamis, 16/4/26 | 19:28 WIB

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, mengungkapkan bahwa korupsi di tingkat kabupaten dan kota mencapai 38 persen dari total kasus yang ada, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi.

“Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, melaporkan bahwa Indeks Pencegahan Korupsi Daerah secara nasional mengalami peningkatan. Pada 2023, nilai tersebut tercatat 75, dan meningkat menjadi 76 pada 2024.

MCP, yang merupakan sistem pelaporan tata kelola pemerintahan daerah, juga menjadi sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan pemerintah daerah untuk pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Pasbar Dukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Tanam Padi Gogo

Capaian MCP Pasaman Barat sendiri menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada 2023, nilai MCP Pasaman Barat tercatat 63, namun pada 2024 melonjak menjadi 84, menandakan komitmen kuat dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. (rzk)