scientia.id- Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menjemput aspirasi warga Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, dalam reses perseorangan masa sidang kedua, Selasa malam (18/2). Dalam reses yang diadakan di Masjid Al-Falah tersebut, masyarakat antusias menyampaikan berbagai aspirasi kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi.
Adapun sejumlah aspirasi yang diungkapkan adalah, penguatan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan, keberatan wali murid terhadap iuran komite, hingga permohonan bantuan untuk kegiatan Majelis Taklim Masjid Al-Falah.
Terkait aspirasi tersebut Muhidi menanggapi satu per satu. Untuk akses permodalan bagi penguatan UMKM, akan ditindaklanjuti, namun untuk tahun 2025 program UMKM akan fokus pada pelatihan peningkatan kapasitas, diharapkan produk yang dihasilkan bisa berdaya saing.
“Bagi pelaku UMKM yang ingin mengikuti program itu masih bisa, silahkan koordinasikan dengan tim saya di Kelurahan Padang Sarai,” katanya.
![Ketua DPR RI, Puan Maharani. [foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250604-WA0012-120x86.jpg)
Sementara untuk iuran komite Muhidi mengungkapkan, nanti akan diusulkan peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur tentang iuran komite. Terkait iuran komite memang banyak yang menyampaikan, mulai dari kepala sekolah hingga wali murid. Hal itu telah disampaikan kepada dinas pendidikan dan semua akan diatur sesuai kebutuhannya.
” Pada dasarnya iuran komite tidak bisa dihilangkan sama sekali. Keungaan pemerintah daerah untuk mengakomodasi pendidikan juga terbatas. Sumbar bukan daerah industri, pendapatan kita bersandar pada sektor pajak.” katanya.
Dia menyebut didalam keterbatasan anggaran pendidikan tetap menjadi skala prioritas. APBD Sumbar menganggarkan untuk pendidikan 25 persen, bagi wali murid yang kurang mampu tentu tidak boleh diberatkan iuran komite.
Bagi yang mampu mestinya harus berkontribusi untuk pendidikan anak.
Sementara untuk menunjang kemajuan Majelis Taklim, Muhidi mengatakan selama memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti, namun harus satu per satu, untuk pengurus masjid dahulu atau Majelis Taklim dahulu.
Jadi harus satu per satu, untuk lebih mudah, Majelis Taklim bisa mengajukan kepada dewan kota Padang terlebih dahulu, sementara untuk bantuan masjid ke saya. Sehingga terakomodir kedua nya.
“Untuk tahun berikutnya, Majelis Taklim kepada saya dan masjid ke anggota dewan kota Padang. Jadi setiap tahun dapat,” katanya.
Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan kedua tahun 2024-2025 dimanfaatkan untuk kunjungan secara perorangan ke daerah pemilihan masing-masing.
Sebanyak 65 anggota dewan dari delapan daerah pemilihan akan bertemu dengan konstituen masing-masing untuk menjemput aspirasi yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan ke dalam program pembangunan daerah. (*)
Discussion about this post