Padang, Scientia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari program nasional. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh Wali Nagari untuk berinovasi dalam mengelola sektor pertanian dan memanfaatkan sumber daya yang ada di nagari masing-masing.
Dalam Pertemuan Forum Komunikasi Nasional (FKN) 2025 yang digelar secara hybrid di Aula Kanwil DJPB Sumbar, Kamis (6/2), Mahyeldi menekankan pentingnya pembentukan lembaga ketahanan pangan di setiap nagari. Menurutnya inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ketahanan pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Nagari-nagari di Sumbar memiliki potensi luar biasa, dan ini perlu dioptimalkan agar kita tidak hanya menjadi penonton,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan bau pemanfaatan benih unggul merupakan langkah awal dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Petani harus diberikan akses terhadap benih berkualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi.
Lebih lanjut, Mahyeldi mengingatkan bahwa konsep ketahanan pangan sudah lama melekat dalam budaya Minangkabau, sebagaimana tercermin dalam keberadaan rangkiang, simbol lumbung pangan dalam adat. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus terus dikembangkan dengan strategi yang lebih modern dan infrastruktur.
Disisi lain, Kepala Kanwil DJPB Sumbar, Syukriah HG menyoroti peran Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama bagi nagari. Tahun 2025, sebanyak 1.035 nagari di Sumbar menerima alokasi dana sebesar Rp 1,023 triliun pada 2024. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Alumni Faperta Unand Didorong Optimalkan Peran di Sektor Pertanian
Pertemuan FKN 2025 turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Kemendes DPTT), serta berbagai instansi terkait di tingkat kabupaten dan kota. Diharapkan, pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan di seluruh nagari di Sumatera Barat. (Adpsb)
