KI Sumbar Monitoring dan Evaluasi UU KIP di Dharmasraya

Dharmasraya, Scientia.Id – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya, menerima visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, di Pulau Punjung, Kamis (21/11/2024)

Tim yang dipimpin Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, dan didampingi Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Idham Fadli, Asisten Ahli KI Sumbar, Kiki Eko Saputra dan Hendri dari Sekretariat KI Sumbar tersebut disambut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Rovanly Abdams selalu PPID Utama, beserta Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Publik (KIP), Misbah Hulkhair.

Musfi Yendra menjelaskan kedatangannya beserta tim di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di lima badan publik. Adapun lima badan publik tersebut adalah Pemkab Dharmasraya, BPS, KPUD, Bawaslu dan Pemnag Sungai Rumbai.

BACAJUGA

KPPND Apresiasi Bupati Dharmasraya Soal Percepatan Pembangunan

Sabtu, 31/5/25 | 20:46 WIB

Klarifikasi Wali Nagari Koto Gadang, Lahan Sawit yang Dipinjamkan ke Petani Akan Diremajakan

Jumat, 30/5/25 | 21:28 WIB

Dikatakan Musfi, visitasi ini merupakan kroscek dan validasi data, informasi dan dokumentasi berdasarkan jawaban atas kuisioner indikator keterbukaan yang diserahkan PPID masing-masing badan publik tersebut sebelumnya.

Untuk Badan Publik Pemkab Dharmasraya dan Nagari Sungai Rumbai saat ini sudah berada pada kategori 10 besar dan berpeluang masuk tiga Provinsi Sumatera Barat dan masuk Kabupaten Informatif.

Rovanly Abdams, selaku PPID Utama, mengungkapkan optimismenya bahwa Kabupaten Dharmasraya akan kembali meraih predikat informatif. Pasalnya berdasarkan keterangan sementara dari tim KI Sumbar, semua data, dokumen dan indikator lain penilaian Monev Sumbar dapat tersedia dan dijawab PPID Utama.

“Dengan segala upaya kita dan dukukungan komitmen Bapak Bupati, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kita berharap tahun ini kita kembali memperoleh hasil baik dari Monev KIP ini,” tukas Rovan yang diamini Kepala Seksi Pelayanan Data dan Dokumentasi PPID, Wetri Yani.

Sedang di Nagari Sungai Rumbai, dari seluruh indikator Monev hanya satu poin saja yang belum dapat disediakan. Namun secara umum Sungai Rumbai sudah menunjukkan komitmen dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Walinagari Sungai Rumbai, Sutan Riski mengungkapkan dukungannya terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi, khususnya di nagari setempat.

Sutan Riski menyebut, selain dalam rangka menjalankan amanat UU KIP, juga merupakan salah satu kiat untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi di era digital ini masyarakat menuntut informasi yang dapat diakses secara mudah.

“KIP ini kami rasa juga memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” tukasnya. (tnl)