Padang, Scientia.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berkunjung ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka mewujudkan program kerja yang jadi tugas dan fungsi khususnya dalam bidang pengawasan perekonomian dan keuangan.
“Fokus utama kunjungan ini terkait dengan pajak hotel. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan pajak ini berjalan sesuai dengan ketentuan serta memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD,” ungkap Abdul Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bungo, Abdul Qodir.
Hal itu dikatakannya, saat berdialog dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Udlil Iman Zul di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumatera Barat, Kamis (24/10/2024).
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bungo yang hadir dalam kunjungan tersebut, terdiri dari lima anggota dewan serta didampingi dua orang staf sekretariat.
Dikatakan Abdul Qodir, Kabupaten Bungo sebagai wilayah yang sering jadi persinggahan bagi wisatawan dan pelaku usaha, memiliki potensi besar dalam sektor perhotelan.
Oleh karena itu, regulasi pajak hotel yang tepat akan berkontribusi secara signifikan terhadap kas daerah.
“Kami melihat pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial, mengingat banyaknya wisatawan dan pelancong yang singgah di Kabupaten Bungo,” terangnya.
“Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan regulasi yang mendukung sangat diperlukan,” tambah dia.
Kunjungan kerja ini, harap Abdul Qodir, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi DPRD Kabupaten Bungo, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif di bidang keuangan dan perekonomian.
Lebih lanjut, Abdul Qodir menegaskan, hasil dari kunjungan ini akan jadi bahan evaluasi dalam menyusun regulasi yang tepat di Kabupaten Bungo, terutama dalam hal pengelolaan pajak daerah.
Sementara, Udlil Iman Zul dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya regulasi yang kuat, terkait pajak daerah untuk meningkatkan PAD, terutama bagi daerah yang memiliki peran strategis sebagai jalur perlintasan.
“Kabupaten Bungo sebagai daerah perlintasan sangat memerlukan regulasi yang jelas tentang pajak daerah maupun pajak opsen, atau pungutan tambahan pajak yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Hal ini krusial untuk memperkuat keuangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Udlil juga menyoroti peluang untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor tertentu seperti pariwisata dan jasa, yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Dikesempatan itu, Udlil mengungkapkan, Sumbar telah memiliki Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun merujuk ketentuan Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
legalitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 yang kemudian harus disesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 94 UU No 1 Tahun 2022 ini mengamanatkan, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda.
Perda Sumbar tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini disusun, ungkap dia, dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak daerah.
Selain itu, juga dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dengan begitu, sasaran yang diharapkan dapat tercapai, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.
Baca Juga: Pansus DPRD Batubara Pelajari Cara Penanggulangan Bencana ke DPRD Sumbar
Menurutnya, pembelajaran dari pengalaman Sumatera Barat dalam mengelola pajak daerah, bisa jadi referensi yang berharga bagi Kabupaten Bungo. (*)
