JAKARTA, Scientia – Pemerintah didesak mengambil langkah konkret terkait keamanan siber di Tanah Air. Terlebih pascabocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memperkuat keamanan siber di semua sektor,” kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, dikutip Scientia.id, Minggu (22/9).
Menurutnya, jika memang peretasan 6 juta data NPWP yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan beserta jajarannya diharapkan dapat menyampaikan data-data yang diretas.
Bamsoet sapaan akrabnya, juga berharap DJP bersama tim teknologi informasi (TI) Kemenkeu bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data NPWP yang menghebohkan ini.
Baginya, penjelasan rinci mengenai insiden itu diperlukan supaya masyarakat tidak resah terkait dugaan informasi data keuangan pribadi seperti NPWP hingga nomor HP yang diduga bocor.
“Pemerintah perlu lebih serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat, karena kasus ini bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan,” ujarnya.
Sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendalami terkait peretasan data NPWP yang dilakukan Bjorka ini. Apalagi data NPWP sejumlah pertinggi negara juga bocor, rermasuk Presiden Joko Widodo, hingga Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
“Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data yang beredar di linimasa, bersama ini Taxmin sampaikan saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait hal tersebut,” tulis DJP di instagramnya.
