PADANG, Scientia.id – Di masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy, tingkat literasi masyarakat mengalami peningkatan.
Peningkatan literasi dimulai dari membaca. Ada dua indikator yang menjadi target nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam upaya mewujudkan peningkatan literasi tersebut.
Dua indikator tersebut yakni, Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Target Kegemaran Membaca (TGM). Dua indikator ini juga mempunyai masing-masing indikator.
“Kedua indikator ini mengarah pada peningkatan literasi masyarakat untuk mendukung mempengaruhi dan memiliki kontribusi terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Jumaidi di Padang, Kamis (5/9/2024).
![Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Welly Suhery - Parulian bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat acara pelantikan. Jum'at, (30/05/2025) [foto : net]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250530_134223-750x481-1-120x86.jpg)
Untuk peningkatan literasi masyarakat ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, salah satunya transformasi perpustakaan berbasis inklusi.
Melalui program dan kegiatan ini, literasi bukan sekadar membaca, tetapi juga menyentuh sektor lain. Terutama sektor peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya keterampilan merajut, menjahit, menyulam dan kursus-kursus lainnya.
“Artinya, kegiatan itu bukan hanya bentuk keterampilan, tetapi juga menghasilkan jasa bernilai ekonomi. Secara tidak langsung kegiatan itu meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Karena masyarakat harus membaca literasi dan referensi buku untuk meeningkatkan keterampilan itu. Seperti keterampilan menjahit akan membaca buku tentang menjahit,” terangnya.
Peningkatan literasi masyarakat tersebut, menurut Mahyeldi dilakukan di nagari dan desa. Sebenarnya literasi di tingkat nagari atau desa ini sudah terlaksana didukung oleh pemerintah pusat. Di mana, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras (Kemendes PDTT) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Melalui surat edaran bersama itu, Kemendes PDTT harus mendukung tersedianya perpustakaan di satu desa atau nagari. Hadirnya perpustakaan ini tentu mendongkrak literasi masyarakat di desa-desa dan nagari. “Baik itu peningkatan perpustakaannya, jumlah koleksi buku dan sarana serta prasarananya yang sesuai standar nasional. Ini untuk mendukung meningkatkan target indikator FPLM dan TGM,” terangnya.
Saat ini di nagari dan desa ada 747 perpustakaan yang telah dibina. Pembinaan dilakukan secara tidak langsung, karena melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota.
Selain melalui program perpustakaan di satu desa dan nagari, hadirnya perpustakaan di nagari dan desa juga muncul dari kesadaran, kesukarelaan dan kepedulian masyarakat. Termasuk juga ada perguruan tinggi sekolah mulai dari TK, SD hingga SMA yang memiliki pustaka.
Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar tahun 2023 mencatat, jumlah perpustakan di Sumbar mencapai 5.318 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum berjumlah 21 perpustakaan, perpustakaan SD/MI (2.821 perpustakaan), SMP/MTs (816 perpustakaan), SMA/SMK/MA (465 perpustakaan), Nagari dan Desa (747 perpustkaan), Perguruan Tinggi (99 perpustakaan), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (114 perpustakaan).
Juga ada perpustakaan khusus (rumah sakit, SKPD, puskesmas, rumah ibadah sebanyak 201 perpustakaan, kecamatan (8 perpustakaan).
Kepedulian terhadap perpustakaan yang hadir di tengah masyarakat di desa dan nagari tersebut, juga datang melalui bantuan distribusi buku dari Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat. Juga ada dari masyarakat dalam bentuk wakaf buku.
“Buku dari Pemprov Sumbar menggunakan metode pinjam pakai. Metode ini kita koordinasikan kabupaten kota. Kabupaten kota pinjam dan kembalikan lagi dan kemudian pinjamkan lagi ke kabupaten kota lain. Kabupaten kota juga dipersilahkan mendukung perpustakaan di daerahnya dan nagari,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan literasi masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar juga menghadirkan pustaka keliling. Yakni pustaka yang hadir menggunakan mobil. Ada dua unit mobil pustaka keliling yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar bantuan dari Perpusnas RI.
Pustaka keliling ini hadir untuk mendukung tingkat literasi masyarakat. Selain Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten kota juga telah memiliki pustaka keliling. Dengan adanya event-event tertentu, maka akan didukung oleh pustaka keliling. Misalnya Car Free Day (CFD), Hari Anak Indonesia.
“Misalnya di Bukittinggi ada perpustakaan Bung Hatta, kalau ada kegiatan di sana kita dukung. Distribusi bukunya melalui program Perpusnas RI yang bernama bantuan buku bermutu. Program bantuan buku dari Perpusnas RI ini juga ada yang diterima pemerintah kabupaten kota, pemerintah nagari hingga taman bacaan masyarakat (TBM),” terangnya.
Mahyeldi mengungkapkan, selama tahun 2023 kedua indikator literasi masyarakat itu mengalami meningkat. TGM meningkat mencapai 64,31 persen. Angka peningkatan ini langsung diperoleh dari masyarakat, karena masyarakat yang membaca.
Sementara, indikator IPLM meningkat 16, 41 persen. Bahkan Sumbar berada di posisi 4 nasional tertinggi IPLM. Berdasarkan data dari salah satu media online nasional Sindo tentang 20 negara penduduknya paling rajin membaca buku tahun 2024. Indonesia berada di tingkat 12 dunia dari 102 negara di dunia. “Dengan IPLM nomor 4 nasional, artinya masyarakat Provinsi Sumbar termasuk yang terbesar menyumbang pembaca buku di Indonesia,” ungkap Mahyeldi.
Pencapaian indikator ini juga tidak terlepas dari dukungan jumlah koleksi buku dan perpustakaan di kabupaten kota, desa, nagari, perguruan tinggi, sekolah-sekolah (SD, SMP SMA, SMK, MA). “Semua didukung dari sana. Termasuk munculnya TBM. Ini semua meningkat setiap tahun,” terangnya.
“Jadi inilah kegiatan literasi yang menyentuh masyarakat langsung. Meskipun secara tidak langsung menghasilkan uang. Dengan membaca, masyarakat punya ilmu dan menghasilkan dalam bentuk uang dan jasa,” ungkap Mahyeldi.
Raih Sejumlah Penghargaan
Berbagai program dan kegiatan peningkatan literasi masyarakat yang dilaksanakan Pemprov Sumbar melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar berhasil meraih sejumlah penghargaan. Meliputi, penghargaan dari Perpusnas RI sebagai pemenang lomba Lapak Terbaik ada Peer Learning Meeting Nasional di Surabaya.
Juga ada penghargaan Tim Sinergi Provinsi Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Pemprov Sumbar juga meraih piagam penghargaan sebagai Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Terbaik Nasional.
Yang paling membanggakan, Gubernur Sumbar menerima Sertifikat Memory of the World Commitee for Asia and Pacific Regional Register (MOWCAP) Tambo Tuanku Imam Bonjol dari UNESCO.
MOWCAP adalah forum regional untuk Program Memori Dunia/Memory of the World (MOW) global Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) yang didirikan pada 1998.
Naskah ini terpilih setelah mengikuti proses pemilihan suara dari peserta pertemuan yang mewakili Australia dan Tuvalu, Bangladesh, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Mongolia, Uzbekistan, dan Vietnam.(S/tmi)
Discussion about this post