Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi merilis program integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) tahun 2024. Kick Of Pelaksanaan ILP ini, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh SKPD terkait, di Balcone Hotel, Rabu (31/07/2024).
Wali Kota Bukittinggi, melalui Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan masyarakat. Berbagai program dilaksanakan dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melalui program integritas pelayanan kesehatan primer.
“Dengan adanya program ILP, artinya, Pemko bersama Pemprov dan pemerintah pusat, melaksanakan kegiatan bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah harus terus berkomitmen dan semangat untuk berikan layanan kepada masyarakat, apalagi layanan kesehatan,” tegasnya.
Sekda menambahkan, investasi bidang kesehatan, bukan investasi yang dampaknya dapat dirasakan langsung. Namun, efeknya dapat dinikmati masyarakat untuk beberapa tahun yang akan datang.
“Misi Wali Kota, hebat di bidang kesehatan. Ini menjadi salah satu realisasi dari misi tersebut, yang tujuan utamanya adalah bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan baik dan prima,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Linda Faroza, menyampaikan, Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tahap awal pelaksanaan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Bukittinggi. Konsep Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di tingkat Kecamatan akan diikuti di tingkat desa/kelurahan dengan keberadaan Unit Kesehatan di kelurahan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu).
Pustu sebagai jaringan Puskesmas akan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat di kelurahan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhannya. Pustu akan memberikan pelayanan Kesehatan sesuai paket layanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta sekaligus mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader.
Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
Dr. dr. Teti Tejayanti, mewakili Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, secara daring, menjelaskan, konsep ILP telah diujicobakan di 9 provinsi pada 2022 oleh Kemenkes, didukung Kemendagri dan Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi. Hasilnya, peran dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat, sangat mempengaruhi berjalannya konsep integrasi pelayanan kesehatan rimer ini.
Baca Juga: Pemko Bukittinggi Bangun Tempat Pengolahan Sampah Sistem Termal Teknologi Pirolisis
“Transformasi pelayanan kesehatan primer ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi,” jelasnya. (*)
Discussion about this post