Sumbar Bentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Batusangkar, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengendalian pembangunan serta mengidentifikasi hambatan realisasi anggaran menjelang akhir 2026.

Forum tersebut dibentuk di tengah evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III yang juga membahas realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sejumlah sumber pendanaan pembangunan lainnya.

Pembentukan forum berlangsung dalam Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, pada 26–27 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, terutama kegiatan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

BACAJUGA

Mahyeldi Ingatkan Pemuda Sumbar: Narkoba dan Adu Domba Ancam Persatuan Bangsa

Kamis, 29/10/26 | 19:16 WIB

Pemprov Sumbar Terapkan Syarat Inovasi untuk Kenaikan Jabatan ASN

Kamis, 29/10/26 | 19:04 WIB

“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” ujar Arry di Batusangkar, Senin, 26 Oktober 2026.

Dalam kesepakatan pembentukan forum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi, ditetapkan sebagai ketua. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dipercaya menjadi sekretaris.

Forum tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan setiap tiga bulan. Agenda utamanya mencakup pembahasan persoalan pembangunan, penyelarasan kebijakan antardaerah, serta pemantauan pencapaian target program yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah realisasi TKD Tambahan Tahun 2026, termasuk optimalisasi dukungan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana.

Arry mengatakan forum tidak hanya diarahkan untuk membahas perkembangan program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan.

“Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target,” kata Arry.

Selain TKD Tambahan, rapat evaluasi membahas pelaksanaan DAK, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK). Perwakilan pemerintah kabupaten dan kota juga memaparkan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing, termasuk kendala yang perlu ditangani untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran.

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bayu Setiawan Yuniarto, serta Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, Etris, sebagai narasumber.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ria Wijayanty, berharap forum tersebut menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar wadah komunikasi antarpemerintah daerah.

Menurut dia, efektivitas forum akan ditentukan oleh pemantauan berkala dan tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program. Dengan demikian, koordinasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut pada penyelesaian kendala di lapangan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan forum tersebut untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(yrp)