Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai memperketat penilaian pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN). Pejabat fungsional yang hendak naik ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya diwajibkan menghasilkan inovasi sesuai bidang tugasnya. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memastikan kenaikan jabatan didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan kelayakan inovasi tersebut akan dinilai oleh Tim Penilai Kepegawaian yang diketuainya. Kebijakan internal itu dirancang untuk memastikan ASN yang memperoleh kenaikan jabatan benar-benar memiliki kapasitas sesuai posisi yang akan ditempati.
“Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi,” kata Arry saat melantik 33 pejabat administrator dan pengawas di Auditorium Gubernuran, Kamis, 29 Oktober 2026.
Selain menerapkan penilaian inovasi bagi pejabat fungsional, Pemprov Sumbar akan memperkuat sistem manajemen talenta untuk pengisian jabatan struktural. Melalui mekanisme tersebut, penempatan pejabat diharapkan berlangsung lebih objektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan kepatutan.
“Tujuannya agar dalam pengisian jabatan bukan didasari rasa suka atau tidak suka terhadap para calon, tetapi betul-betul berdasarkan aspek kompetensi dan kepatutan,” ujarnya.
Arry menegaskan, jabatan struktural dan fungsional memiliki karakteristik serta tanggung jawab berbeda. Jabatan struktural berorientasi pada fungsi manajerial, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, jabatan fungsional bertumpu pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai bidang masing-masing.
Menurut dia, kedua jalur jabatan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena sama-sama memiliki peran penting dalam mencapai target organisasi. Karena itu, pengembangan karier ASN perlu memperhatikan kapasitas dan kontribusi yang dapat diberikan setiap pegawai.
Penegasan mengenai profesionalisme birokrasi itu disampaikan di tengah pelantikan 33 pejabat yang ditempatkan pada 12 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. Sebanyak 17 orang menduduki jabatan administrator atau eselon III, sedangkan 16 lainnya mengisi jabatan pengawas atau eselon IV.
Kedua kelompok jabatan tersebut memiliki tanggung jawab berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Pejabat administrator berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan pejabat pengawas bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.
Adapun 12 perangkat daerah yang menerima pejabat baru meliputi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Penempatan juga dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta RSUD M. Natsir.
Arry meminta para pejabat yang baru dilantik segera memahami bidang tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing. Ia mengingatkan bahwa profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap mekanisme kerja dan etika birokrasi.
Dalam hubungan kerja, kata dia, bawahan perlu memberikan saran dan pertimbangan, sedangkan atasan bertanggung jawab merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar koordinasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” tuturnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar, antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri.(yrp)
![Kasat Lantas Polres Pariaman, Iptu Afrizal Sahar saat memberikan edukasi kepada pengendara.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261027-WA00582-350x250.jpg)
![Kasat Lantas Polres Pariaman, IPTU Afrizal Sahar.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/10/FB_IMG_17929233426782-350x250.jpg)
