Padang, Scientia — Indonesia menghadapi 1.730 kejadian bencana sejak awal tahun hingga 7 September 2026. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus, menilai angka tersebut harus mengubah cara pemerintah daerah menyusun pembangunan.
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana hingga 7 September. Bencana tersebut didominasi karhutla, banjir, cuaca ekstrem, longsor dan kekeringan. Sebanyak 111.533 rumah terdampak dan 92 jembatan dilaporkan terputus.
“Angka ini menunjukkan bahwa bencana bukan lagi kejadian luar biasa yang datang sesekali. Bencana harus dianggap sebagai bagian dari risiko pembangunan,” kata Firdaus.
Menurut dia, Sumbar perlu menjadikan risiko bencana sebagai variabel utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Firdaus mengatakan, pembangunan yang mengabaikan risiko dapat menghasilkan kerugian ganda. Pemerintah membangun infrastruktur menggunakan APBD, kemudian mengeluarkan anggaran lagi untuk memperbaikinya setelah rusak akibat bencana.
“Kalau pola seperti itu terus terjadi, anggaran kita habis untuk membangun kembali, bukan membangun lebih baik,” ujarnya.
Ia meminta Bappeda memperkuat koordinasi dengan BPBD agar dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak terpisah dari peta risiko. Selain itu, Firdaus menilai data bencana harus diperbarui secara berkala.
Menurut dia, data bukan sekadar statistik. Data harus menentukan keputusan.
“Kalau data menunjukkan satu kawasan rawan longsor, maka pembangunan di kawasan itu harus punya standar dan persyaratan khusus,” katanya.
Firdaus juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, air bersih, jaringan komunikasi, listrik dan fasilitas kesehatan harus memiliki skenario keberlanjutan ketika bencana terjadi.
“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan layanan dasar tetap hidup,” ujar Firdaus.
Ia meminta pemerintah daerah mengembangkan konsep pembangunan berbasis ketahanan atau resilience.
“Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang menganggap bencana tidak akan terjadi. Justru pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sudah siap ketika bencana terjadi,” katanya.
Firdaus berharap evaluasi kebencanaan dilakukan bukan hanya setelah kejadian.
“Setiap bencana harus menghasilkan pelajaran untuk perencanaan berikutnya. Kalau tidak, kita hanya mengulang siklus yang sama,” ujarnya.(yrp)
