Firdaus: Infrastruktur Sumbar Tak Boleh Lagi Dibangun dengan Logika “Setelah Bencana”

Padang, Scientia — Infrastruktur yang dibangun hari ini harus dihitung berdasarkan risiko bencana yang mungkin terjadi bertahun-tahun ke depan. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus, menilai pembangunan jalan, jembatan, drainase dan fasilitas publik tidak cukup hanya mengejar target fisik.

Pernyataan itu disampaikan Firdaus menanggapi dorongan pemerintah pusat agar standar teknis pembangunan infrastruktur nasional diperkuat untuk menghadapi banjir, gempa, erupsi dan berbagai bencana hidrometeorologi.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menilai Indonesia membutuhkan paradigma baru dalam membangun infrastruktur. Infrastruktur harus dirancang lebih tangguh terhadap ancaman bencana karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire sekaligus menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.

Menurut Firdaus, arah kebijakan tersebut sangat relevan diterapkan di Sumatera Barat.
Sumbar merupakan daerah yang memiliki risiko gempa, tsunami, longsor, banjir dan erupsi gunung api. Karena itu, pembangunan infrastruktur semestinya tidak berhenti pada persoalan apakah sebuah jalan selesai dibangun, tetapi juga apakah jalan tersebut tetap dapat digunakan ketika bencana terjadi.

“Jangan sampai kita membangun hari ini, kemudian beberapa tahun lagi rusak karena bencana yang sebenarnya risikonya sudah bisa dipetakan sejak awal,” kata Firdaus.

Ia mengatakan pendekatan berbasis risiko harus masuk sejak tahap perencanaan. Artinya, Bappeda bersama organisasi perangkat daerah teknis perlu menggunakan peta risiko bencana sebagai salah satu dasar menentukan lokasi, desain dan spesifikasi proyek.

Menurut dia, pembangunan jalan di daerah rawan longsor, jembatan di kawasan rawan banjir maupun fasilitas publik di kawasan rawan gempa membutuhkan standar berbeda.

Firdaus juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara Bappeda, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta BPBD.

“Perencanaan pembangunan dan perencanaan kebencanaan jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau data risiko sudah tersedia, seharusnya menjadi bagian dari keputusan pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan pusat tersebut harus menjadi momentum bagi Sumbar untuk mengevaluasi kembali proyek-proyek infrastrukturnya.
Bagi Firdaus, biaya pembangunan memang penting. Namun, biaya pemulihan setelah infrastruktur rusak akibat bencana sering kali jauh lebih besar.

“Lebih baik anggaran digunakan untuk memperkuat konstruksi sejak awal daripada kita mengeluarkan anggaran berulang untuk memperbaiki kerusakan yang sama,” katanya.
Firdaus mengatakan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana juga berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.

Jalan yang putus berarti distribusi pangan terganggu. Jembatan yang rusak dapat memutus akses petani ke pasar. Infrastruktur pelayanan publik yang lumpuh juga membuat masyarakat menanggung dampak lebih panjang.

Karena itu, ia mendorong agar ketahanan infrastruktur menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan Sumbar ke depan.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa kilometer jalan yang dibangun. Ukurannya juga berapa lama infrastruktur itu mampu melayani masyarakat dan seberapa cepat kembali berfungsi ketika bencana terjadi,” ujar Firdaus.(yrp)