Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin, termasuk memastikan proses sosialisasi dan pembebasan lahan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, dalam Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin, di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Jati, Kota Padang, Kamis (10/9/2026).
Arry mengatakan, Pemprov Sumbar siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan tokoh ninik mamak yang terdampak pembangunan. Menurutnya, komunikasi secara langsung dan dialog dari hati ke hati penting dilakukan agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan secara persuasif dan berdialog dengan masyarakat serta ninik mamak yang terdampak,” ujar Arry.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah percepatan pembangunan, mulai dari proses sosialisasi, pembebasan lahan hingga penetapan lokasi (penlok). Seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan dinamika sosial yang merugikan masyarakat.
“Prinsipnya kita mendukung percepatan. Namun, prosesnya harus kita kawal bersama agar berjalan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatiani,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyampaikan bahwa perencanaan trase dan exit Tol Pekanbaru–Padang untuk ruas Bukittinggi–Sicincin telah disepakati. Exit tol direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam, sementara trase terbaru dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih.
Andre juga menegaskan bahwa pembangunan jalan tol tersebut dirancang dengan memperhatikan keberadaan permukiman masyarakat.
“Ndak ado kampung dibelah (tidak ada kampung yang akan dibelah),” tegasnya, seraya menjelaskan bahwa untuk wilayah tertentu seperti Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses jaringan bypass, bukan jalur utama tol.
Ia mengatakan, dirinya bersama Pemprov Sumbar akan terus turun langsung ke jorong-jorong yang terdampak untuk berdialog dengan masyarakat dan ninik mamak. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pembebasan lahan dengan tetap mengedepankan prinsip ganti untung bagi masyarakat.
Andre berharap proses pembebasan lahan dan persiapan pembangunan seksi Sicincin–Bukittinggi dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pengalaman pada ruas Padang–Sicincin sebelumnya.
“Kalau yang Padang–Sicincin prosesnya bertahun-tahun, kita berharap yang ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Tentu dengan dukungan semua pihak dan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Agam, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumbar, serta PT Hutama Karya (Persero) selaku pengembang Jalan Tol Trans Sumatera. Pertemuan menjadi bagian dari upaya menyinergikan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana dalam mempercepat pembangunan ruas Bukittinggi–Sicincin. (adpsb)
