Padang, Scientia – Persoalan data penerima bantuan sosial mencuat dalam reses Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Yusri Latif, bersama Bundo Kanduang Kecamatan Pauh di Aula Kantor Camat Pauh. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan desil yang berdampak pada akses mereka terhadap program bantuan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Bundo Kanduang menyampaikan adanya masyarakat yang mengalami perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan sosial. Perubahan itu dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah perubahan status desil masyarakat yang diduga berkaitan dengan data pinjaman. Ada pula warga yang datanya terdeteksi memiliki keterkaitan dengan judi online, padahal dia tidak mungkin melakukan hal itu, sehingga berpengaruh terhadap status penerima bantuan.
“Data masyarakat perlu dilihat kembali secara cermat. Jangan sampai warga yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan bantuan karena persoalan data,” kata Yusri Latif dalam pertemuan tersebut.
Latif juga menjelaskan, persoalan data yang terdeteksi pinjaman, judi online dan lainnya, otomatis menghambat bantuan pemerintah yang akan diberikan. Sebab, nomor NIK setiap orang terinput secara nasional pada sistem. Oleh karena itu, Latif meminta masyarakat hati-hati menggunakan data diri untuk setiap keperluan.
“Jangan sembarangan menggunakan data. Sebab, sekarang itu, datanya otomatis terdeteksi oleh sistem,” katanya.
Selain persoalan desil, Bundo Kanduang juga mengeluhkan penghentian bantuan bagi sejumlah lanjut usia (lansia). Mereka meminta pemerintah memastikan penghentian bantuan tidak terjadi hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
Latif mengatakan, aspirasi tersebut akan menjadi bahan yang ia sampaikan kepada Pemerintah Kota Padang. Menurut dia, akurasi data menjadi penting karena program perlindungan sosial seharusnya menyasar warga berdasarkan kondisi mereka yang sebenarnya.
Ia menyebut perlindungan sosial merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang. Karena itu, persoalan yang muncul di tingkat masyarakat perlu segera ditindaklanjuti agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada persoalan administratif.
“Ini akan kami sampaikan kepada wali kota. Kita ingin program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang memang membutuhkan tidak sampai terlewat,” ujarnya.
Reses itu juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan pemberdayaan ekonomi. Bundo Kanduang mengusulkan bantuan mesin jahit bagi anak-anak muda di Kecamatan Pauh yang ingin mengembangkan usaha dan memproduksi berbagai kerajinan tangan.
Usulan tersebut dinilai penting untuk membuka ruang ekonomi baru bagi generasi muda, terutama melalui kegiatan produktif yang dapat dikembangkan dari lingkungan masyarakat.
Selain persoalan sosial dan ekonomi, Latif menaruh perhatian terhadap penguatan adat dan keagamaan di Kecamatan Pauh. Ia menyatakan akan mendorong program pembinaan baca tulis Al-Qur’an serta penguatan ilmu keagamaan bagi masyarakat.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Penguatan nilai adat dan agama juga diperlukan agar pembangunan berjalan seiring dengan pembentukan karakter masyarakat.
“Pembangunan daerah harus dilakukan bersama-sama. Adat, agama, pemberdayaan masyarakat dan pemulihan pascabencana harus menjadi perhatian,” katanya.
Latif juga menyinggung kondisi Kecamatan Pauh yang menjadi salah satu wilayah terdampak bencana di Kota Padang. Menurut dia, percepatan pemulihan pascabencana menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Pemulihan tidak hanya menyangkut perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan masyarakat Pauh melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kota Padang.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun daerah dan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan,” ujar Latif.(yrp)
