Pemprov Sumbar Percepat Tol Bukittinggi–Sicincin, Pembebasan Lahan Jadi Sorotan

Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Dalam rapat yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis, 9 April 2026, seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan fokus menyelesaikan berbagai kendala yang masih menghambat proyek strategis nasional tersebut.

Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.

Gubernur Mahyeldi menegaskan pembangunan ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin merupakan bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” kata Mahyeldi.

BACAJUGA

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Pessel Belum Tuntas, Keluarga Pertanyakan Penanganan Polisi

Selasa, 27/10/26 | 17:59 WIB

Tim Resmob Polda Sumbar Tangkap Judi Online di Padang

Selasa, 27/10/26 | 17:50 WIB

Menurut dia, pembangunan ruas tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2024. Namun, sejumlah tantangan di lapangan membuat prosesnya belum berjalan sesuai harapan. Karena itu, rapat tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang ada.

Mahyeldi mengatakan setiap proyek besar pasti menghadapi tantangan. Namun, persoalan tersebut diyakini dapat diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi.

“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran jalan tol nantinya tidak hanya memperlancar konektivitas antardaerah, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui peningkatan mobilitas barang dan jasa.

“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menekankan pentingnya kerja sama nyata di lapangan agar percepatan proyek tidak hanya berhenti pada komitmen administratif.

“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” ujar Muhibuddin.

Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan proyek dilaksanakan dengan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Selain itu, integritas seluruh pihak yang terlibat harus tetap dijaga.

Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah proses pembebasan lahan. Muhibuddin meminta pemerintah daerah aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan pemerintah nagari agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” katanya.

Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera. Beberapa ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sedangkan ruas lainnya masih dalam tahap persiapan.

Khusus ruas Bukittinggi–Sicincin, kata Dedy, saat ini PT Hutama Karya tengah menyiapkan berbagai dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga tahapan pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro mengatakan percepatan proyek perlu segera dilakukan karena setiap penundaan berpotensi meningkatkan biaya pembangunan sekaligus mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Untuk memastikan target tercapai, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) pada setiap tahapan pekerjaan serta menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas.

Langkah itu diharapkan dapat mempercepat realisasi ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang selama ini dinantikan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.(yrp)