Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” kata Mahyeldi saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan itu juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, jajaran BPKP, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Mahyeldi menilai berbagai rekomendasi dan masukan strategis yang disampaikan BPKP dapat menjadi bahan penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP perlu terus diperkuat.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan sesuai aturan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana. Hal itu mengingat Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan berdampak langsung terhadap masyarakat yang terdampak.
“Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses evaluasi, Pemprov Sumbar menyatakan siap membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardiyanto menyatakan pihaknya akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025, BPKP menyoroti tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, yakni keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga.
“Sejumlah rekomendasi telah kami cantumkan sebagai bahan evaluasi,” kata Arif.
Ia menilai capaian pembangunan Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Selain itu, berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui evaluasi bersama tersebut, Pemprov Sumbar berharap kualitas perencanaan dan penganggaran daerah semakin meningkat sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.(yrp)
