Anggaran Rp 18,9 Triliun Digelontorkan ke Sumbar

Payakumbuh, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp 18,9 triliun dari Pemerintah Pusat pada 2026. Dana jumbo ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumbar pada akhir 2025.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyebut angka tersebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah penganggaran untuk provinsi itu.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumatera Barat mendapatkan anggaran sekitar Rp 18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” kata Vasko saat Safari Ramadan di Masjid Darul Ikhlas, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Jumat, 20 Februari 2026.

Menurut Vasko, besarnya anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan penggunaan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur dasar.

BACAJUGA

DPP PKB Kantongi Hasil UKK, 15 Ketua DPC di Sumbar Segera Ditetapkan

Kamis, 23/4/26 | 21:23 WIB

Uji Kelayakan Digelar Besok, PKB Saring 65 Calon Ketua DPC se-Sumbar

Rabu, 22/4/26 | 14:19 WIB

Ia menegaskan, fokus utama adalah membenahi jalan-jalan rusak, memperbaiki sistem penerangan, serta memperkuat jaringan pengairan. “Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain anggaran infrastruktur, Vasko menyebut Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun ini juga dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota di Sumbar. Ia meminta pemerintah daerah serius mengelola dana tersebut, terutama untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Kita manfaatkan sebesar-besarnya perhatian Pak Presiden kali ini kepada Sumatera Barat. Untuk masyarakat harus total. Tahun ini Sumatera Barat harus benar-benar berbenah,” kata dia.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi sebelumnya menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah, termasuk akses jalan utama antar daerah. Di Payakumbuh, dampak kerusakan jalur transportasi sempat memengaruhi aktivitas ekonomi warga.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan putusnya jalur Padang–Payakumbuh akibat bencana berdampak langsung pada distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

“Kondisi itu tentu berdampak pada ekonomi. Karena itu, kami sangat berharap dukungan seluruh pihak dan tentunya masyarakat agar Payakumbuh bisa kembali bergerak dan bangkit,” ujarnya.

Dengan alokasi anggaran yang disebut terbesar sepanjang sejarah itu, pemerintah provinsi menargetkan pemulihan infrastruktur dapat berjalan cepat dan mendorong kebangkitan ekonomi daerah. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.(yrp)