![Anggota DPRD Sumbar, Donizar.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-31-15-42-40-94_1c337646f29875672b5a61192b9010f92.jpg)
Menurut Donizar, kebutuhan dasar seperti air bersih dan akses jalan selama ini masih menjadi persoalan nyata di sejumlah nagari di Sumbar, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah perbukitan. Ia menegaskan bahwa pembangunan nagari tidak mungkin maju jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan air layak minum atau masih harus menempuh perjalanan berbahaya akibat jalan yang rusak.
“Air bersih bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut kesehatan masyarakat. Gizi anak kita tidak akan berarti jika air yang mereka minum tidak higienis. Stunting itu bisa dicegah dari hal paling mendasar, yaitu air bersih,” kata Donizar.
Ia juga mengapresiasi penegasan Gubernur bahwa Sumbar memiliki sumber air yang melimpah. Namun Donizar mengingatkan, potensi ini selama bertahun-tahun belum dikelola secara maksimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya percepatan pembangunan.
“Sumber air kita luar biasa, tapi belum seluruhnya dimanfaatkan. Dinas PU, PSDA, Balai Sungai, dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak lebih cepat dan lebih kompak. Jangan sampai masyarakat kita menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Selain air bersih, Donizar menyoroti persoalan aksesibilitas antarwilayah yang masih menjadi keluhan warga dalam masa reses yang ia lakukan ke berbagai titik di Sumbar.
Ia menyebut banyak nagari yang masih sulit dijangkau karena jalan yang sempit, rusak, atau rawan longsor, sehingga mobilitas masyarakat terganggu dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal.
“Tidak boleh ada lagi nagari yang terisolasi. Jalan yang baik itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Kalau akses jalan saja sulit, jangan harap ekonomi nagari bisa berkembang,” ujar politisi PKB itu.
Terkait gagasan pengembangan energi murah bagi wilayah kepulauan seperti Mentawai, Donizar mendukung kerja sama dengan ahli Jepang dalam pemanfaatan panas air laut. Ia menilai inovasi energi terbarukan sangat penting untuk mempercepat pemerataan.
“Selama ini biaya energi di kepulauan terlalu tinggi. Jika ada teknologi yang bisa menghadirkan energi murah dan berkelanjutan, tentu harus kita dorong bersama,” katanya.
Ia juga mendukung upaya pemanfaatan energi mikrohidro dan energi surya di nagari terpencil, terutama melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang.
Donizar turut mengapresiasi pengembangan Nagari Creative Hub yang bertujuan membantu pelaku UMKM memasarkan produk secara digital. Menurutnya, digitalisasi adalah pintu utama agar produk nagari bisa tembus pasar nasional tanpa hambatan.
“Selama ini UMKM nagari kalah di pemasaran. Dengan digitalisasi, mereka bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa harus menyediakan toko fisik di kota,” ujarnya.
Ia juga mendorong para perantau untuk terlibat aktif dalam pengembangan digitalisasi nagari karena memiliki jaringan dan pengalaman yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi desa.
Donizar menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan mengawal penguatan tata kelola pemerintahan nagari agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menyebut penggunaan Geoportal Mandiri Sumbar sebagai bagian dari kebijakan satu peta sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
“Kita butuh data yang akurat dan satu pintu. Dengan tata kelola yang baik, program pembangunan akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Donizar menyambut baik peningkatan jumlah desa mandiri di Sumbar menjadi 489 nagari pada 2025, sebagaimana dilaporkan Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra. Ia menyatakan capaian tersebut harus dijadikan pemacu untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke nagari tertinggal.
“Ini kemajuan yang patut kita banggakan. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Kita harus pastikan tidak ada lagi nagari yang tertinggal, baik dalam layanan dasar, akses jalan, maupun ekonomi,” pungkas Donizar.(yrp)
