Pembatasan Pengisian Solar Bersubsidi Berlaku 1 Desember, Pemprov Sumbar Perketat Pengawasan di SPBU

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memperketat pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Mulai 1 Desember 2025, setiap kendaraan yang mengisi solar di SPBU akan dibatasi jumlahnya sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Tahun 2022.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah cepat menekan maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi di daerah. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi khusus bersama Kapolda Sumbar dan berbagai pihak terkait di Mapolda Sumbar pada Kamis (27/11).

“Tiga poin utama disepakati dalam rapat itu, salah satunya adalah pembatasan pengisian solar bersubsidi yang mulai berlaku 1 Desember mendatang,” ujar Helmi di Padang.

Helmi menjelaskan, ada tiga keputusan penting yang akan segera dijalankan yaitu pertama, penindakan tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Aparat kepolisian akan mengambil peran penuh dalam pengamanan pengendalian distribusi di lapangan.

Kedua, penerapan pembatasan pembelian solar bersubsidi. Pembatasan ini mengacu pada SE Gubernur 2022 dengan skema yakni Kendaraan pribadi roda 4 maksimal 40 liter/hari/kendaraan, kendaraan umum angkutan orang/barang roda 4: maksimal 60 liter/hari/kendaraan, kendaraan umum roda 6 atau lebih: maksimal 125 liter/hari/kendaraan.

Ketiga, sosialisasi kebijakan selama satu minggu
Pemerintah bersama Pertamina akan melakukan sosialisasi intensif hingga satu minggu ke depan sebelum pengawasan penuh diberlakukan.

Melihat waktu sosialisasi yang cukup singkat, Helmi berharap masyarakat yang telah mengetahui informasi ini dapat ikut menyampaikan kepada lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kebingungan di SPBU saat aturan mulai berjalan.

“Tujuannya bukan mempersulit, tapi memastikan solar bersubsidi tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan,” tegasnya.

Helmi menambahkan, pendistribusian BBM bersubsidi tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Dengan penerapan aturan ini, Pemprov Sumbar berharap persoalan kelangkaan solar yang kerap terjadi dapat teratasi.

Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG untuk wilayah Sumbar berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mapolda Sumbar itu dihadiri oleh Kapolda Sumbar, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, unsur Forkopimda Sumbar, Executive GM PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbar, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perindag Sumbar, Hiswana Migas, serta para pemilik SPBU.

Kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menata kembali distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.(Adpsb)