Sekdaprov Sumbar Tegaskan: Mulai 1 Januari 2026 Seluruh Surat Wajib Digital, Kertas Tidak Lagi Diterima

Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersiap memasuki babak baru birokrasi modern. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi menuju pemerintahan berbasis digital, sekaligus mengakhiri praktik administrasi berbasis kertas.

Dalam apel pagi di lingkungan Setdaprov Sumbar, Senin (3/11/2025), Arry menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran.

“Mulai 1 Januari 2026, saya tidak akan menerima lagi surat dalam bentuk kertas. Semua urusan administrasi harus dilakukan secara digital,” ujarnya.

Arry menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas kerja pemerintah daerah.

Untuk menguatkan langkah tersebut, Pemprov Sumbar telah menyiapkan dua platform utama yaitu aplikasi Srikandi untuk seluruh proses surat-menyurat secara elektronik. Dan aplikasi e-sign sebagai sistem persetujuan perjalanan dinas yang menggunakan tanda tangan digital.

Menurut Arry, dua inovasi ini akan menjadi fondasi penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan ramah lingkungan.

Arry menjelaskan, digitalisasi memberikan banyak keuntungan dibandingkan pola manual yang selama ini digunakan.

“Dengan digitalisasi, semua proses bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak terbatas ruang dan waktu. Selain efisien, sistem ini juga menghemat biaya serta mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsep paperless government bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif.

Di penghujung apel, suasana menjadi lebih cair ketika Arry memberikan tiga hadiah apresiasi kepada peserta apel yang berhasil menjawab pertanyaan seputar core value ASN BerAKHLAK. Interaksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan birokrasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas SDM dan budaya kerja.

Transformasi digital di Pemprov Sumbar kini memasuki fase lebih serius. Dengan tenggat yang jelas dan instruksi tegas, 2026 akan menjadi ujian kesiapan seluruh perangkat daerah dalam meninggalkan kertas dan beralih penuh ke layanan pemerintahan digital.(adpsb)