Bawaslu Agam Jamin Fasilitas dan Pengelolaan Layanan Hukum

AGAM, Scientia.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam mengadakan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum pada Selasa (29/07) di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam. Acara turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Agam, Bambang Warsito dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Agam, Nining Erlina.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi terkait pemberian layanan hukum Bawaslu serta dalam rangka peningkatan kemampuan SDM Bawaslu Agam dalam menangani masalah hukum pemilu.

Ketua Bawaslu Agam, Suhendra dalam kata sambutannya menyampaikan dengan adanya jaminan layanan hukum Bawaslu, tidak berarti jajarannya dapat bersikap semena-mena dengan tidak mematuhi aturan serta kode etik penyelenggara pemilu.

Bambang Warsito, Kepala Badan Kesbangpol Agam turut menyampaikan pesan sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. “Layanan hukum sebagai benteng pertahanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, bersama Pemda Agam mari kita bersinergi dalam memberikan layanan hukum kedepannya.”

BACAJUGA

GOW Kabupaten Solok Isi HUT ke-81 RI dengan Aksi Sosial di Talang Babungo

Jumat, 28/8/26 | 22:17 WIB

Pertanian Bangkit Pascabencana, Pemkab Solok Gelontorkan Rp54,78 Miliar

Jumat, 28/8/26 | 21:06 WIB

Sementara itu, Rendi Oktafianda selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam kegiatan ini berperan sebagai pemateri. Ia menjelaskan terdapat 4 jenis layanan hukum Bawaslu yaitu Advokasi Hukum, JDIH, Kajian Hukum, dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi.

Pemberian advokasi hukum bertujuan untuk melindungi jajaran pengawas pemilu dari kriminalisasi atau intimidasi, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Bawaslu, memberikan bantuan hukum, serta membangun literasi hukum pemilu kepada masyarakat.

Membahas terkait peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi, Rendi mengatakan, “Sebagai yang terlibat langsung dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menjadi mata dan telinga Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara PHPU.” Melalui pemberian layanan hukum ini Bawaslu memberikan transparansi berdasarkan informasi dan fakta, menjaga posisi netral, serta mendukung keadilan pemilu.