Fraksi PKB Dharmasraya Desak Pemda Urus Aset Terbengkalai

Dharmasraya, Scientia.id – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dharmasraya, Heri Saputra, memberikan tanggapannya terkait inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Bupati Dharmasraya ke Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pembekalan (UPT-ALKAL) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jorong Muaromong, Nagari Sungai Kambuik, Kecamatan Pulau Punjung, pada Senin (14/04/2025).

Menyikapi sidak tersebut, Heri Saputra mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi aset daerah yang ditemukan Bupati Dharmasraya di lokasi sidak dua hari kemarin.

“Dimana banyak aset – aset daerah ini yang boleh dikatakan terbekalai atau tidak terurus tidak hanya di PU saja kami mendorong secara menyeluruh untuk Dinas – dinas lain diperiksa juga,” ujar Ketua Fraksi PKB Dharmasraya, Rabu (16/4/2025).

BACAJUGA

Mahyeldi Ingatkan Pemuda Sumbar: Narkoba dan Adu Domba Ancam Persatuan Bangsa

Kamis, 29/10/26 | 19:16 WIB

Sumbar Bentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kamis, 29/10/26 | 19:09 WIB

Heri Saputra menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, secara bijak dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah.

“Kami dari fraksi PKB Dharmasraya akan mendorong dan mengkawal langkah konkret dari Bupati Dharmasraya ini dan mendukung penuh,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa aset-aset daerah seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjadi beban pengeluaran yang terus membebani APBD.

“Kami akan terus memantau dan mengawal proses pembenahan pengelolaan aset ini. Kami tidak akan tinggal diam jika pemkab masih lalai dalam penanganan aset daerah,” tegas Kader PKB Dharmasraya tersebut.

Lebih lanjut, Heri Saputra menyarankan agar aset-aset yang tidak termanfaatkan dapat dioptimalkan melalui kerjasama dengan pihak swasta atau dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang lebih produktif.

“Setiap rupiah yang digunakan untuk aset daerah berasal dari uang rakyat. Maka, BKD harus memastikan pengelolaan aset ini benar-benar optimal. Jangan sekadar menambah jumlah aset, tetapi pikirkan bagaimana aset ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD Dharmasraya, Heri Saputra menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Kami ingin melihat langkah nyata dalam waktu dekat. Pengelolaan aset bukan hanya soal pengadaan, tetapi juga soal pemeliharaan dan pemanfaatan yang bijak. Jangan sampai aset daerah justru menjadi beban, sementara masyarakat menanggung biayanya. Kita harus lebih bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran publik,” pungkasnya. (tnl)