Fraksi-fraksi DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Umum Atas RAPBD 2025

scientia.id – Fraksi-fraksi DPRD Sumbar menyampaikan pandangan umum tentang ranperda APBD Sumbar Tahun 2025 saat rapat paripurna, Senin (4/11).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan ranperda.

“Tanggapan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi diharapkan akan menjadi penyempurnaan ranperda yang akan dibahas DPRD dan Pemprov Sumbar,” ujar Evi Yandri.

Ia mengatakan Pemprov Sumbar telah menyampaikan rancangan awal rabperda tentang ranperda APBD Tahun 2025 saat rapat paripurna DPRD sebelumnya, Jumat (1/11).

BACAJUGA

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama saat memberikan sambutan padakegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Kamis, (16/10) [foto : sci/yrp]

Ade Rezki Pratama Ingatkan Masyarakat: Sehat Itu Mahal, Tapi Bisa Dijaga Sejak Dini

Kamis, 16/10/25 | 14:50 WIB

Pemkab Solok Hentikan Sementara Kegiatan Wisata Glamping Lakeside Alahan Panjang

Kamis, 16/10/25 | 14:35 WIB

Dalam rancangan awal ranperda tersebut, pendapatan daerah direncanakan Rp5,6 triliun sementara belanja daerah Rp5,7 triliun.

“Angka tersebut masih bersifat tentatif karena masih akan dibahas DPRD bersama Pemprov,” ujarnya.

Salah satu fraksi DPRD Sumbar yang menyampaikan pandangan umum, Fraksi Gerindra.

Ketua Fraksi Gerindra Khairuddin Simanjuntak mengatakan Fraksi Gerindra menilai secara umum rancangan awal ranperda APBD Sumbar Tahun 2025 yang diserahkan Pemprov pada DPRD telah sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati.

“Kesesuaian itu terlihat dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah,” katanya

Fraksi Gerindra menilai Tahun 2025 memiliki nilai penting, karena ini adalah APBD pertama di masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 27 November 2024.

“Harapan kami tentu saja, APBD ini bisa mendukung program-program prioritas pemerintahan baru. APBD tahun 2025 seharusnya akan menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Program-program yang diusulkan harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil dari waktu ke waktu” paparnya. (*)