Padang, Scientia — Anggaran kebencanaan selama ini kerap lebih mudah terlihat ketika bencana sudah terjadi. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus, menilai pola tersebut perlu diubah.
Firdaus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana.
Dalam rapat terbatas pada 7 September 2026, Presiden menyebut posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire membuat pemerintah harus selalu siap menghadapi bencana. Presiden meminta anggaran mitigasi ditambah secara signifikan.
“Bagi Sumatera Barat, ini harus menjadi perhatian serius. Kita jangan membangun kesadaran kebencanaan setelah bencana terjadi,” kata Firdaus.
Menurut dia, mitigasi merupakan investasi jangka panjang. Anggarannya mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi dapat mengurangi kerugian ketika bencana terjadi.
Ia mencontohkan pembangunan drainase, penguatan tebing, rehabilitasi daerah aliran sungai, jalur evakuasi, sistem peringatan dini dan penguatan bangunan publik.
“Kalau anggaran mitigasi dipotong atau dianggap tidak mendesak, kita sebenarnya sedang menunda pengeluaran yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Firdaus meminta BPBD tidak bekerja sendiri dalam agenda mitigasi.
Bappeda, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, DLH hingga Dinas Perhubungan, kata dia, memiliki peran dalam mengurangi risiko bencana. Menurut Firdaus, persoalan banjir misalnya tidak hanya merupakan urusan BPBD.
“Kalau drainase buruk, daerah resapan berkurang, sungai mengalami sedimentasi dan tata ruang tidak terkendali, itu semua meningkatkan risiko. Karena itu mitigasi harus lintas sektor,” katanya.
Ia juga meminta agar belanja pembangunan daerah mulai memasukkan indikator risiko.
Setiap proyek, menurut dia, perlu menjawab pertanyaan sederhana: bagaimana jika bencana terjadi di lokasi tersebut?
“Perencanaan harus berpikir sampai skenario terburuk. Jangan hanya menghitung kondisi normal,” ujar Firdaus.
Ia mengatakan Sumbar memiliki pengalaman panjang menghadapi gempa, banjir, longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memiliki basis data risiko yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas anggaran.
“Kalau kita sudah tahu wilayah mana yang rawan, fasilitas mana yang vital, dan jalur mana yang menjadi akses evakuasi, maka anggaran bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Firdaus berharap arahan Presiden tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret hingga tingkat daerah.
“Mitigasi harus masuk ke APBD, masuk ke perencanaan pembangunan dan masuk ke desain infrastruktur. Jangan hanya menjadi dokumen,” ujarnya.(yrp)
