Pasaman, Scientia — Aula Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, dipadati masyarakat saat Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Donizar, menggelar kegiatan reses, Kamis, (20/8).
Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan berlangsung. Kapasitas aula tidak mampu menampung seluruh peserta sehingga sebagian masyarakat terpaksa mengikuti jalannya reses dari luar ruangan.
Reses tersebut turut dihadiri Kapolsek Tigo Nagari, Camat Tigo Nagari, sejumlah wali nagari, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat. Pertemuan itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus mengusulkan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Donizar mengatakan reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi legislatif untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat dan menjadikannya bahan dalam pembahasan pembangunan.
“DPRD hadir untuk masyarakat. Salah satu tugas kami adalah menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui lembaga DPRD,” ujar Donizar.
Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi penting karena pemerintah dan DPRD tidak selalu dapat mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di tingkat nagari tanpa adanya komunikasi langsung dengan warga.
Namun, di tengah pembahasan mengenai pembangunan, Donizar juga menyisipkan edukasi politik kepada masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak menjadikan pemberian uang sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan politik.
Menurut dia, politik uang bukan hanya persoalan dalam proses pemilihan, tetapi dapat berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan dan pembangunan setelah kontestasi politik berakhir.
“Yang membuat buruk daerah atau nagari itu adalah politik uang,” tegasnya.
Donizar meminta masyarakat melihat calon pemimpin maupun wakil rakyat berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, dan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat. Ia menilai pilihan politik yang didasarkan pada transaksi sesaat berpotensi membuat masyarakat kehilangan posisi tawar setelah pemilu selesai.
Jalan Usaha Tani hingga Surau
Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga mengemukakan sejumlah kebutuhan yang dianggap mendesak. Infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan.
Masyarakat mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. Akses tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian, termasuk mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Warga juga meminta peningkatan akses jalan menuju sekolah. Infrastruktur tersebut dinilai perlu diperhatikan agar perjalanan anak-anak menuju sekolah menjadi lebih mudah dan aman.
Selain infrastruktur, kebutuhan sosial-keagamaan turut menjadi perhatian. Masyarakat menyampaikan usulan bantuan untuk surau guna mendukung kegiatan keagamaan di lingkungan mereka.
Aspirasi lain datang dari bidang sosial dan budaya. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kesenian tradisional, termasuk dukungan berupa seragam untuk kegiatan silat.
Beragam usulan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat di tingkat nagari tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pendidikan, kehidupan keagamaan, sosial, hingga pelestarian budaya lokal.
Donizar menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat sebagai bahan reses. Aspirasi tersebut selanjutnya akan dibawa dan diperjuangkan melalui DPRD Sumbar sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa hasil reses harus memiliki tindak lanjut agar pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian usulan.
Bagi Donizar, ukuran keberhasilan reses bukan hanya dari banyaknya aspirasi yang terkumpul, tetapi sejauh mana aspirasi tersebut dapat diperjuangkan menjadi bagian dari kebijakan dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.(yrp)
