CKG Jangan Berhenti di Pemeriksaan, Donizar: Harus Ditindaklanjuti dengan Penanganan

Padang, Scientia — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pemerintah pusat mulai memasuki tahap besar. Hingga Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau puluhan juta warga secara nasional. Di Sumatera Barat, pelaksanaannya bahkan harus menjangkau wilayah kepulauan dan daerah yang akses kesehatannya tidak mudah.

Persoalannya, bagi Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Donizar, keberhasilan program kesehatan tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak warga yang diperiksa.

Ia menilai pemeriksaan kesehatan harus berujung pada penanganan. Sebab, menemukan penyakit tanpa memastikan pasien mendapatkan layanan lanjutan hanya akan memindahkan persoalan dari ruang pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.

Pandangan itu relevan dengan pelaksanaan CKG di Sumbar. Dikutip dari Antara Sumbar, tenaga kesehatan bahkan turun langsung menggunakan perahu untuk memberikan layanan CKG kepada warga Pulau Panjang, Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Kesehatan setempat juga mendorong monitoring capaian CKG setiap pekan.

Menurut Donizar, pendekatan pelayanan seperti itu perlu diperluas. Pemerintah harus memastikan warga di wilayah terpencil mendapatkan hak kesehatan yang sama dengan masyarakat perkotaan.

“Terpenting sekali kesadaran masyarakat untuk CKG. Mari cegah dini penyakit dan kami siap mengobati,” demikian pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam pelaksanaan layanan CKG di Pulau Panjang.

Bagi Donizar, tantangan berikutnya justru berada setelah pemeriksaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengetahui penyakit apa yang paling banyak ditemukan, berapa warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan dan apakah puskesmas memiliki kemampuan untuk menanganinya.

Isu tersebut penting karena kondisi geografis Sumbar membuat akses pelayanan kesehatan tidak seragam. Warga di kawasan kepulauan, pegunungan dan daerah terpencil menghadapi persoalan jarak dan transportasi yang berbeda dengan warga Kota Padang.

Donizar sebelumnya juga menempatkan persoalan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Karena itu, menurutnya, CKG jangan berhenti menjadi program pemeriksaan massal. Data hasil pemeriksaan harus menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan kesehatan daerah.

“Jangan sampai masyarakat sudah diperiksa, diketahui berisiko sakit, tetapi setelah itu tidak jelas harus mendapatkan pelayanan ke mana,” menjadi garis besar sikap Donizar dalam melihat pelayanan publik bidang kesehatan.(yrp)