Jakarta, Scientia – Pemerintah menargetkan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi rampung dan mulai beroperasi pada 2031. Namun, proyek bernilai puluhan triliun rupiah itu berpeluang dipercepat dua tahun lebih awal, menjadi 2029, jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
Target tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan ruas tol tersebut di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2026. Rapat itu dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak pelaksana proyek.
“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal,” kata Rachman.
Ruas Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi merupakan bagian penting dari jaringan Tol Padang–Pekanbaru yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Total kebutuhan investasi untuk membangun ruas ini diperkirakan mencapai Rp 25,23 triliun. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan pemerintah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah tahapan teknis turut dibahas, mulai dari survei topografi, survei geoteknik, hingga penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari perencanaan detail. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses perencanaan matang sebelum masuk ke tahap konstruksi penuh.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan proyek tersebut. Menurut dia, tol Sicincin–Bukittinggi sangat dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Sumatera Barat.
“Keberadaan jalan tol ini menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, ruas tol tersebut juga diharapkan menjadi alternatif jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini rawan terdampak banjir dan longsor. Gangguan di jalur utama kerap menyebabkan kemacetan panjang dan menghambat distribusi logistik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kata Mahyeldi, siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah, termasuk dalam koordinasi lintas sektor dan pemenuhan kebutuhan administratif.
“Insyaallah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” katanya.
Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. Kehadiran para pihak tersebut dinilai penting untuk memastikan sinergi berjalan sejak tahap perencanaan.
Mahyeldi menyebut, pembahasan belum berhenti pada pertemuan ini. Pemerintah masih akan menggelar rapat lanjutan guna mematangkan berbagai aspek teknis dan kebijakan. “Masih ada ruang penyesuaian agar pembangunan bisa berjalan terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.(Yrp)
