Rakornas FKUB Menjaga Persatuan Bangsa dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat Majemuk.

PADANG, Scientia —– Wali Kota Padang Fadly Amran, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema “Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial” yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (4/2/2026).

Rakornas ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah bersama FKUB se-Indonesia, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga persatuan bangsa dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Wali Kota Padang menegaskan, kerukunan umat beragama merupakan pilar penting dalam pembangunan Kota Padang.

Ia memaparkan, Padang sejak lama tumbuh sebagai kota multikultural.

BACAJUGA

Wali Kota Padang Apresiasi DPMK-TFI Upaya Penguatan Kapasitas dan Karakter Kepemimpinan Kader Mahasiswa

Rabu, 04/2/26 | 17:19 WIB

Hempas Mudah Perut Buncit, Ini Caranya

Rabu, 04/2/26 | 15:29 WIB

“Keberagaman di Kota Padang terjalin secara historis dan kultural. Istilah Urang Padang Jalan Barampek mencerminkan kolaborasi empat etnis besar yaitu Minang, Nias, Tionghoa, dan India yang hidup berdampingan dan bergotong royong membangun kota,” ungkapnya.

Fadly Amran juga menjelaskan, wajah multikultural Padang terbentuk sejak abad ke-17 sebagai kota pelabuhan, di mana berbagai etnis dan pemeluk agama datang, berinteraksi, serta berbaur secara harmonis dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, ia memaparkan praktik konkret penguatan kerukunan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang bersama FKUB, seperti peninjauan pelaksanaan ibadah lintas agama, pernyataan sikap bersama menyambut bulan suci Ramadan, aksi sosial lintas suku dan agama, hingga pembinaan kerohanian bagi pelajar dari berbagai latar belakang keagamaan.

Dalam Rakornas tersebut, Wali Kota Padang juga menyampaikan pengalaman penanganan konflik sosial di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan dialogis, kolaboratif, dan musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, serta unsur Forkopimda.

“Kecepatan respons pemerintah daerah, dukungan tokoh agama, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam meredam konflik dan membangun kembali harmoni sosial,” jelasnya.(Ade)