Jakarta, Scientia.id – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, perhatian publik tidak hanya tertuju pada tanggal dimulainya puasa, tetapi juga pada proses penetapan yang ditempuh pemerintah. Melalui Kementerian Agama, negara kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kesatuan umat Islam dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan musyawarah dalam penentuan awal Ramadan.
Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat penetapan awal Ramadan pada 17 Februari 2026. Sidang ini akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, dan menjadi forum penting yang mempertemukan beragam pandangan keagamaan dan keilmuan dalam satu meja.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa pemerintah konsisten menggunakan metode integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatulhilal (pengamatan langsung bulan). Pendekatan ini dipandang sebagai jalan tengah yang mampu merangkul perbedaan tradisi penentuan awal bulan Hijriah di kalangan umat Islam Indonesia.
Menurutnya, sidang isbat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog nasional yang melibatkan banyak unsur. Perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pakar astronomi dan falak, hingga lembaga-lembaga ilmiah seperti BMKG, BRIN, planetarium, dan observatorium akan turut memberikan pandangan dan data pendukung.
Selain itu, kehadiran Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, serta duta besar negara sahabat menegaskan posisi strategis sidang isbat sebagai forum keagamaan sekaligus kebangsaan.
Dalam sidang tersebut, rangkaian proses akan diawali dengan pemaparan data posisi hilal secara astronomis, dilanjutkan dengan laporan hasil rukyat dari berbagai titik pengamatan di Indonesia. Data dan laporan tersebut kemudian dibahas secara tertutup sebelum pemerintah menyampaikan keputusan resmi kepada publik melalui konferensi pers.
Berdasarkan perhitungan awal, Ramadan 1447 H diperkirakan akan dimulai pada 18 Februari 2026. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kepastian tetap menunggu hasil sidang isbat. Jika hilal belum memenuhi kriteria visibilitas, awal puasa berpotensi ditetapkan sehari setelahnya.
Baca Juga: Penetapan Awal Ramadan 2026, PP Muhammadiyah: 18 Februari
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap umat Islam dapat menyambut Ramadan dengan rasa tenang, kebersamaan, dan saling menghormati perbedaan, menjadikan bulan suci tidak hanya sebagai momentum spiritual, tetapi juga perekat persatuan bangsa. (*)
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/09/FB_IMG_1723701517807_1-350x250.jpg)
