Bukittinggi Raih Tiga Penghargaan Perpajakan 2025 dari KPP Pratama, Kota dengan Kepatuhan Pajak Terbaik

Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi meraih tiga piagam penghargaan pada kegiatan Launching Piagam Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 yang digelar KPP Pratama Bukittinggi di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis, 27 November 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Ketiga penghargaan diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dinilai sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Rasio Pajak Terbesar Tahun 2025.

Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Rahmat Siswoyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, rumah sakit, dan pelaku usaha yang berkontribusi nyata dalam menjaga kepatuhan perpajakan. “Kinerja perpajakan yang baik bukan hanya mendukung regulasi, tetapi juga memperkuat pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.

BACAJUGA

12 SPPG Bukittinggi Belum Kantongi SLHS

Selasa, 06/1/26 | 10:14 WIB

Gedung Baru BPRS Jam Gadang Diresmikan, Aset Tembus Rp135 Miliar

Sabtu, 20/12/25 | 21:13 WIB

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada KPP Pratama Bukittinggi atas sinergi yang terjalin. Ia menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pelayanan KPP Pratama Bukittinggi juga dinilai sangat baik melalui berbagai program edukasi seperti pengisian SPT Tahunan, layanan di MPP, Pojok Pajak, dan edukasi Coretax DJP.

“Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelayanan perpajakan telah terintegrasi penuh ke dalam sistem Coretax. Untuk itu, saya mengimbau seluruh Wajib Pajak, khususnya ASN, CPNS, prajurit TNI, Polri, serta masyarakat Kota Bukittinggi, agar segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum 31 Desember 2025. Hal ini penting karena pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 wajib menggunakan sistem tersebut, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor 7 Tahun 2025,” ungkapnya.

Wako menambahkan, terkait Perjanjian Kerja Sama OP4D, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menandatangani perpanjangan kerja sama tersebut bersama Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bukittinggi pada bulan Oktober lalu.

Baca Juga: Kasus Campak Berhasil Diturunkan, Wali Kota Bukittinggi Apresiasi Kerja Tim Kesehatan

Bukittinggi menjadi satu dari 109 Pemerintah Daerah yang menjalin kerja sama dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Kolaborasi ini memperkuat tata kelola perpajakan melalui pertukaran dan pemanfaatan data serta pengawasan bersama terhadap kepatuhan wajib pajak.(*)