Sumbar Pacu Transisi Energi, Gubernur Mahyeldi: Potensi Kita Besar, Saatnya Melaju Lebih Cepat

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan keseriusannya menjadi daerah yang mengambil peran besar dalam percepatan transisi energi nasional. Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan yang digelar di Hotel Santika Padang, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

FGD tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan penting, mulai dari Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi yang hadir secara daring, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo, Direktur Aneka EBT Andriah Feby Misna, kepala daerah se-Sumbar, OPD terkait, hingga pelaku sektor energi.

Gubernur Mahyeldi mengapresiasi Ditjen EBTKE yang menunjuk Sumbar sebagai tuan rumah pembahasan strategis ini. Ia menilai forum tersebut menjadi titik penting penyatuan langkah antara pusat dan daerah.

“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa agenda energi terbarukan selaras dengan misi pembangunan dalam RPJMD Sumbar 2025–2029, khususnya terkait Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Sumbar menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 58,29 persen pada 2030.

“Dalam lima tahun ke depan, kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen,” jelasnya.

Di hadapan peserta, Mahyeldi memaparkan besarnya potensi EBT di Sumbar yang belum tergarap maksimal. Di antaranya:

• Energi air: baru dimanfaatkan 33 persen
• Panas bumi: potensi 1.651 MW, baru dikembangkan 5 persen
• Bioenergi: 923,1 MW
• Energi angin: 428 MW
• Energi surya: setara 5.898 MW

“Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.

Namun, Mahyeldi tak menutup mata terhadap sejumlah kendala, mulai dari terbatasnya fasilitasi perizinan oleh pemerintah daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga persoalan sosial dan lingkungan di lokasi proyek.

“Karena itu perlu pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar semua hambatan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen EBTKE Prof. Eniya Listiani Dewi menilai Sumbar memiliki posisi penting dalam peta energi terbarukan nasional. Sebagian besar pasokan listrik di provinsi ini telah bersumber dari EBT, seperti PLTA Maninjau.

“Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat,” ujarnya.

Pemerintah pusat, kata Eniya, menargetkan porsi energi terbarukan 35 persen dalam bauran energi nasional pada 2034, dengan fokus pada PLTS, hidro, dan panas bumi.

“Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat untuk memenuhi target nasional. Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan arah besar, yaitu paling lambat 2030 seluruh rakyat Indonesia harus menikmati listrik.

Melalui forum ini, Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat berharap pengembangan energi terbarukan dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Dengan potensi besar dan dukungan kebijakan yang semakin terbuka, Sumbar diyakini bisa mengambil peran penting dalam mewujudkan swasembada energi Indonesia di masa depan.(Adpsb)