Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis di Aula Balai Kota Bukittinggi, Selasa, 21 Oktober 2025.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Karena itu, intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wawako menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Di Kota Bukittinggi sendiri, angka stunting terus menunjukkan tren positif, di mana pada tahun 2024 telah menurun menjadi 16,8%, atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Wawako juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program, dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting.
Baca Juga: Wako Bukittinggi Terima Kunjungan Kepala Konjen Republik Rakyat Tiongkok Medan
Ia menegaskan, pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat, dan produktif di masa depan. (*)
