Cegah “Bencana Pariwisata”, ASITA dan Pemprov Sumbar Rumuskan Langkah Nyata

Padang, Scientia — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sumatera Barat di Istana Gubernur. Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan strategis untuk memperkuat tata kelola dan kualitas pelayanan sektor pariwisata daerah. Senin (13/10)

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanwar, serta Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar, Sari Lenggogeni.

Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada ASITA atas perhatian dan gagasan konstruktif untuk pengembangan pariwisata Sumatera Barat. Ia menilai, peningkatan kualitas pelayanan dan keramahan masyarakat menjadi kunci utama dalam menarik wisatawan.

“Kita perlu memperkuat regulasi, baik melalui Perda maupun kebijakan teknis, agar arah pengembangan pariwisata lebih jelas dan berkelanjutan,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menugaskan Dinas Pariwisata Sumbar untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata, yang akan bertugas mengoordinasikan lintas instansi dalam memastikan standar pelayanan pariwisata di lapangan.

Ketua DPD ASITA Sumbar, Darmawi, menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah provinsi. Salah satunya terkait pentingnya mitigasi terhadap apa yang disebut sebagai “bencana pariwisata”, kondisi ketika wisatawan merasa kecewa atau tidak puas akibat rendahnya mutu pelayanan.

“Bencana seperti ini lebih sering terjadi dibanding bencana alam. Karena itu, edukasi dan pelatihan bagi pelaku pariwisata sangat penting agar mereka mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan,” kata Darmawi.

ASITA juga mendorong pemerintah untuk segera menetapkan regulasi atau surat edaran gubernur yang mengatur alur ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, termasuk standar operasional bagi agen perjalanan, pemandu wisata, hingga operator tur.

Dalam kesempatan tersebut, ASITA mengusulkan pembentukan Satgas Pariwisata lintas instansi, yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Kepolisian, serta perwakilan pelaku wisata. Satgas ini diharapkan mampu menjaga kualitas layanan dan memastikan aktivitas wisata berjalan sesuai standar.

Selain itu, ASITA juga mengajukan usulan pembukaan jalur penerbangan langsung Padang–Kota Baru (Kelantan, Malaysia). Rute ini dinilai strategis karena wilayah Kelantan dan sekitarnya memiliki potensi pasar wisata muslim yang besar.

“Rute Padang–Kelantan akan memperkuat posisi Sumbar sebagai destinasi Muslim Friendly Tourism di Asia Tenggara,” jelas Darmawi.
“Kami siap memfasilitasi komunikasi antara Gubernur Sumbar, Gubernur Pattani, dan Sultan Kelantan untuk merealisasikan kerja sama ini.”

Selain sektor wisata umum, ASITA juga menyoroti potensi pengembangan edu-tourism atau pariwisata berbasis pendidikan. Menurut Darmawi, pembukaan jalur internasional akan memperluas peluang mahasiswa dari Malaysia dan Thailand untuk melanjutkan studi di Padang.

“Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi juga ekonomi dan pendidikan. Padang berpotensi menjadi pusat pendidikan internasional di wilayah barat Indonesia,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mendukung penuh upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun sektor pariwisata.

“Kita ingin wisatawan datang ke Sumatera Barat dengan kesan yang baik, lalu pulang dengan cerita indah dan pengalaman yang tak terlupakan,” tegas Mahyeldi.(adpsb)