Bukittinggi, Scientia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi resmi menyepakati dua peraturan daerah (perda) penting, yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (4/9).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyebutkan bahwa kedua perda telah melalui fasilitasi Gubernur Sumatera Barat dan dibahas mendalam oleh panitia khusus bersama SKPD terkait.
“Untuk itu, hari ini hasil pembahasan dibacakan hari ini dan Alhamdulillah seluruh fraksi yang ada, menyetujui dua perda ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menghantarkan rancangan perda Perubahan APBD 2025,” ujarnya.
Enam fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pandangan akhirnya, antara lain Fraksi NasDem oleh M. Taufik Tuanko Mudo, PKS oleh Arnis Malin Palimo, PPP-PAN oleh Dede Suriadi Harahap, Gerindra oleh Zulkhairahmi, Karya Kebangsaan oleh Amrizal, dan Demokrat oleh Vina Kumala. Semuanya menyatakan setuju.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi dukungan legislatif terhadap dua perda strategis itu.
“SPBE diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, RPPLH menjadi pijakan pembangunan berwawasan lingkungan jangka panjang. Sedangkan Ranperda Perubahan APBD 2025 disampaikan karena adanya pergeseran anggaran.
Baca Juga: Lansia dan Penyandang Disabilitas Bukittinggi Terima Paket Sembako Tahun 2025
Postur perubahan menunjukkan pendapatan Rp745,2 miliar, belanja Rp791,5 miliar, serta pembiayaan netto Rp33 miliar dengan defisit Rp13,2 miliar. (*)
