Padang, Scientia.id – Anggota DPRD Sumbar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Donizar angkat bicara terkait temuan puluhan ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Donizar menilai kondisi tersebut mencederai rasa kehadiran dan menunjukkan lemahnya sistem verifikasi data penerima.
“Bansos itu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau pegawai BUMN dengan pendapatan tetap masih tercatat sebagai penerima, jelas itu tidak tepat sasaran dan harus segera dicoret,” tegas Donizar pada Scientia.id, Jumat (15/8).
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-120x86.jpg)
Sebelumnya, data nasional mengungkapkan sekitar 28 ribu pegawai BUMN menjadi penerima bansos. Padahal secara umum, pegawai BUMN dinilai memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Menurut Donizar, pemerintah harus melakukan pemutakhiran data secara tetap dan berkelanjutan, termasuk menerapkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos.
“Data harus diverifikasi ulang secara menyeluruh, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai ada warga miskin yang terlewat gara-gara kuota sudah diambil yang tidak berhak,” ujar Donizar.
Donizar juga meminta pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyaluran bansos.
“Kita di DPRD siap mengawal dan memastikan agar bantuan ini tepat sasaran. Transparansi data penting agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” kata Donizar.
Baca Juga: Donizar: Generasi Muda Sumbar Makin Krisis Moral
Donizar menambahkan, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pembenahan data Bansos bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Kalau bansos saja Salah sasaran, kepercayaan publik akan runtuh,” pungkas Donizar. (*)
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-350x250.jpg)
