Jakarta, Scientia.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti perlunya verifikasi data secara ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos. Temuan tersebut juga mencatat ribuan penerima dari kalangan dokter dan eksekutif manajerial.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Puan menjelaskan, data merupakan pegangan penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bansos. Menurutnya, setiap kebijakan harus diawali dengan verifikasi data yang baik, detail, dan benar.
PPATK sebelumnya menemukan kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos, termasuk 7.479 penerima berprofesi dokter dan lebih dari 6.000 berposisi eksekutif atau manajerial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pihaknya akan memverifikasi laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian BUMN.
Baca Juga: 15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judi Online
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi,” ujarnya. (*)
![Wali Kota Padang, Fadly Amran foto bersama dengan rombongan AAL dan APCS.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250812-WA0010-75x75.jpg)
