Agam Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2025

Agam, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Agam kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Nindya Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, di Ballroom KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/8).

Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah, hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Ia didampingi Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono, A.P., S.Sos., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PPPA) Kabupaten Agam, Drs. Surya Wendri.

BACAJUGA

Bupati Agam Minta Pemetaan Wilayah Palupuh untuk Tepatkan Arah Pembangunan

Kamis, 16/10/25 | 05:36 WIB

Sawah Pokok Murah Agam Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Panen Raya

Hasil Pertanian Padi Agam Naik, SPM Buktikan Hasil Lebih Efisien

Kamis, 16/10/25 | 05:30 WIB

Kehadiran rombongan Pemkab Agam di acara tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam sambutannya, Bupati Agam mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan Kabupaten Agam sebagai daerah yang layak anak. Ia menegaskan, penghargaan ini bukanlah akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kebijakan, program, dan layanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penghargaan Peringkat Nindya diberikan berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2025. Kabupaten Agam dinilai berhasil mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin hak-hak anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Penilaian juga mencakup partisipasi aktif forum anak, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta keterlibatan lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dengan prestasi ini, Kabupaten Agam meneguhkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak. (*)