Padang, Scientia.id – Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan, Nota Pengantar Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 kepada DPRD Kota Padang, dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Padang, Senin (14/7).
Fadly Amran menegaskan, penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik.
Pendekatan ini bertujuan, memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berdampak signifikan terhadap kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh program dan kebijakan anggaran mengacu pada visi Kejayaan Kota Padang, serta sembilan Program Unggulan (Progul) yang telah ditetapkan. Ini menjadi komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Fadly Amran.
Ia memaparkan, dalam rancangannya, pendapatan daerah Kota Padang tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp2,9 triliun. Angka ini meningkat, sebesar Rp118,8 miliar atau 4,23 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2,8 triliun.
“Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp834,2 miliar, retribusi daerah Rp132,1 miliar, serta pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp1,87 triliun, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp59 miliar,” paparnya.
Fadly Amran mengatakan, tahun anggaran 2026 ditetapkan juga anggaran belanja sebesar Rp3,220 triliun.
Jumlah ini akan dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,848 triliun atau sebesar 88 persen, belanja modal sebesar Rp364,9 miliar atau sebesar 11 persen, dan belanja tidak terduga sebesar Rp7,3 miliar atau sebesar 2,53 persen dari total belanja.
“Tahun 2026 merupakan, tahun kedua visi kejayaan Kota Padang di bawah kepemimpinan saya bersama Wakil Wali Kota. Semoga semua target pembangunan sesuai dari sembilan Progul yang ditetapkan tercapai secara optimal tentunya,” pungkas Wali Kota Padang bersemangat.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang yang telah menyampaikan nota pengantar dokumen KUA-PPAS TA 2026.
Baca Juga: Wawako Padang Harap Adanya Orang Tua Asuh dari Ikasempat untuk Anak Kurang Mampu
“Setelah ini kami membentuk panitia khusus (Pansus) untuk pembahasan rancangan KUA-PPAS tersebut. Semoga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujarnya. (*)
