PAD Dharmasraya Diduga Bocor, Fraksi PKB: Jangan Dibiarkan Berlarut-larut

Dharmasraya, Scientia.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dharmasraya menyoroti adanya kebocoran signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak dan retribusi. Ketua Fraksi PKB Dharmasraya, Heri Saputra, mengungkapkan hal ini dalam Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap Nota Penjelasan Bupati terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD setempat, Kamis (17/4/2025).

“Sektor – sektor yang harusnya dikutip untuk peningkatan PAD sesuai dengan Perda tetapi itu tidak dilakukan,” tegas Heri Saputra.

Heri Saputra menekankan bahwa pajak dan retribusi merupakan elemen vital dalam mendongkrak PAD Kabupaten Dharmasraya serta kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Guna mengatasi kebocoran yang terjadi, Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, untuk memperkuat manajemen monitoring secara rutin dan efektif di seluruh dinas terkait. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan pajak dan retribusi, sehingga PAD Kabupaten Dharmasraya dapat meningkat secara substansial.

BACAJUGA

Rumah Dinas Wabup Solok Dibuka untuk Pengungsi, Warga Diminta Hindari Lokasi Rawan

Senin, 21/9/26 | 22:54 WIB

DPRD Kota Padang Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Tiga Ranperda oleh Wali Kota Padang 

Senin, 21/9/26 | 22:22 WIB

“Jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Daerah ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Heri Saputra menggarisbawahi urgensi ketegasan dan tindakan nyata dalam setiap kebijakan yang diambil, semata-mata demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

“Kita dari Fraksi PKB akan memfasilitasi dan mendorong perubahan atau revisi yang menjadi kekosongan dalam Perda tersebut untuk memaksimalkan PAD nantinya,” ujar Heri Saputra.

Dalam kesempatan tersebut, Heri Saputra juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan besar dengan adanya defisit anggaran yang hampir mencapai angka Rp 100 miliar. Menurutnya, situasi ini memerlukan langkah-langkah anti-mainstream agar daerah mampu bertahan dan mencapai kemandirian fiskal.

“Hendaknya semangat untuk mewujudkan Kemandirian Fiskal ini bisa kita mulai dari memaksimalkan implementasi dari Perda yang akan kita bahas dan buat ini,” bebernya.

Di tengah sorotan terhadap permasalahan kebocoran PAD, Fraksi PKB turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Fraksi PKB Dharmasraya Desak Pemda Urus Aset Terbengkalai

“Kami dari Fraksi PKB juga mendoakan agar Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai ini bisa bertahan dan berhasil melalui masa-masa sulit ditengah badai Efisiensi dan Tsunami Resesi Ekonomi ini,” pungkas Heri Saputra. (tnl)