Pansus II DPRD Padang Tindak Lanjuti LKPJ Pemko Tahun 2024 terkait Perekonomian dan Pembangunan

Padang, Scientia – Panitia khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang yang membidangi perekonomian dan pembangunan melakukan rapat pembahasan terkait LKPJ Pemko Padang Tahun 2024. Rapat ini dilakukan bersama delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra terkait selama 4 hari sejak Selasa hingga Jumat (11-13/03/2025).

Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya mengatakan, rapat tersebut membahas persoalan strategis yang dihadapi oleh OPD. Hadir saat rapat yaitu Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, PSM, PDAM, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Pangan.

Dalam Rapat, Pansus mengemukakan beberapa point usulan yang mesti diperhatikan OPD dalam melaksanakan aktivitas dinas. Hal itu disampaikan kepada masing – masing OPD untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Pertama kepada Bapenda, Pansus II meminta agar memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bapenda juga berperan ganda sebagai koordinator PAPD. Kemudian agar Bapenda membuat langkah kongkrit dan inovatif serta menarik dalam meningkatkan capaian PAD Kota Padang.

“Potensi  ada, tapi belum maksimal. Harus dimaksimalkan,” ujar Rachmad dengan tegas. Sabtu, (15/03/2025)

Kedua, bagi BPKAD, Pansus II menginginkan agar pengawasan terhadap aset Pemko Padang lebih transparan dan fokus. Karena aset merupakan inventaris milik daerah yang seharusnya dapat menunjang pendapatan daerah.

Ketiga, untuk Dinas Perdagangan diminta, memaksimalkan peningkatan PAD dengan target sebanyak Rp6 milyar. Strateginya melalui pengelolaan pada 9 pasar yang ada di Kota Padang yaitu Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Bandar Buat, Pasar Gaung, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Nanggalo, Pasar Belimbing, Pasar Simpang Haru dan Pasar Ulak Karang.

“Jika ini dimaksimalkan, pasti tercapai. Karena untuk Kota Padang capaian PAD Rp6 milyar itu, termasuk sangat kecil, apalagi banyak potensi yang harus digarap maksimal,” sebutnya.

Keempat, Kepada PSM, Pansus II memberi catatan peringatan sebab selama 6 tahun, tidak ada peningkatan yang dihasilkan PSM. Rachmad menegaskan bahwa target dan realisasi PSM masih sangat jauh.

“Kami minta keseriusan Pemko. Bagaimana pengelolaan PSM ini. Ada tiga yang dikelola yakni trans Padang, Retribusi Pantai Air Manis dan Parkir. Kalau masih tidak maksimal dibubarkan saja. Jangan hanya jadi beban dengan penyertaan modal terus,” ucapnya.

Kelima, untuk PDAM, Pansus II meminta peningkatan cakupan layanan pada tahun 2025 ini. Dimana, pada tahun 2024 hanya 51 persen.

“Kalau hanya segitu, Artinya baru separuh dari masyarakat Kota Padang yang merasakan air bersih. Kami  dorong pada 2025 ini mencapai 60 persen,” tambahnya.

Keenam, kepada Dinas Pertanian, Pansus II meminta agar dinas memaksimalkan pemberdayaan bagi para petani milenial.

“Sebab di Kota Padang bisa dibilang tidak ada lahan pertaniannya, jadi Dinas terkait melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas,” tuturnya.

Terakhir, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perikanan dan Pangan juga didorong untuk memaksimalkan pelayanan melalui digitalisasi. Karna dapat memudahkan serta menghemat tenaga dan waktu masyarakat.

“Intinya kami, mendorong layanan digitalisasi untuk memudahkan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat zaman sekarang dipermudah untuk bertransaksi secara cashless (tanpa uang tunai),” ucapnya.

Sementara itu, Pansus II terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye sebagai  Koordinator. Ketua Komisi II Rachmad Wijaya sebagai Ketua Pansus. Miswar Jambak sebagai  Wakil Ketua dan Arnedi Yarmen sebagai  Sekretaris. Kemudian anggotanya yakni Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswandi dan Yosrizal Effendi. (ade)