Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Kunjungan Pengurus PWI Sumbar

scientia.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat H. Muhidi menerima kunjungan jajaran pengurus PWI Sumbar, Selasa, 12 November 2024.

Rombongan PWI Sumbar dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, didampingi Sekretaris PWI Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi dan Sekretaris Emil Mahmud.

Pada kesempatan itu, Widya Navies mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi kepada Ketua DPRD Sumbar dan menjelaskan kedudukan hukum kepengurusan PWI Sumbar.

“Kami adalah pengurus hasil KLB, dan mengantongi 2 SK, dari Hendri C Bangun dan Ketua PWI Pusat hasil KLB, Zulkifkimansyah Sakedang,” katanya.

BACAJUGA

Khairunnas Kembali Pimpin Golkar Sumbar, Terpilih Secara Aklamasi dalam Musda

Selasa, 01/7/25 | 09:27 WIB

DPRD dan Wali Kota Bahas Perubahan APBD 2025 Kota Padang, Anggaran Naik 14,6 Miliar

Senin, 30/6/25 | 18:40 WIB

Widya Navies juga menyinggung dana hibah dari Pemprov Sumbar ke PWI Sumbar.

“Ini sehabis pokok Padang kami sampaikan ke Ketua DPRD. Tentunya kami berharap, dana hibah yang kami ajukan ke pemprov disetujui,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Harian Singgalang ini.

Sementara itu, Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi menguatkan pernyataan Widya Navies.

“Kami tentu berharap, apa yang kami sampaikan kepada bapak Ketua DPRD Sumbar menjadi perhatian, sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan,” ujar Pemimpin Redaksi Harian Haluan ini.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, silaturahmi perlu diperbanyak karena mengundang berkah, bertambah umur dan bertambah rezeki.

“Rezeki yang dimaksud beragam penafsiran, misalnya bagaimana organisasi kita berkembang, menjalin kolaborasi,” katanya.

Soal dana hibah Pemprov, Muhidi mengatakan, dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan TAPD, tapi sudah ada pembahasan dengan Diskominfo Sumbar.

“Yang jelas sudah ada, namun berapa angkanya, saya belum tahu persis, nanti saya tanyakan dulu ke TAPD. Insya Allah nanti kita kawan sesuai kewenangan kami,” ujarnya.

Muhidi menjelaskan tupoksi DPRD, yaitu legislasi, budgeting atau penganggaran dan pengawasan. Semua tupoksi kedewanan tersebut membutuhkan pers dalam mempublikasikannya.

“Kalau tidak ada publikasi dari rekan-rekan pers, maka nanti masyarakat menganggap kami tidak bekerja. Khsus anggaran di DPRD untuk media, saya sudah sampaikan ke Humas, jangan sampai dikurangi. Namun kami juga siap menerima kritikan, tentunya kritik yang disertai solusinya, yaitu kritik yang membangun,” pungkasnya. (*)