Padang, Scientia.id – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menegaskan, semua anggota dewan tingkat provinsi di periode 2024-2029 ini, selalu terbuka dan menampung tangan untuk aspirasi dari masyarakat.
“Sebisa mungkin kita akan beri solusi nantinya sehingga DPRD Sumbar ke depannya akan melakukan pembahasan terkait keresahan masyarakat yang dikadukan ke lembaga legislatif ini,” ujar Nanda Satria.
Hal itu dikatakan Nanda Satria saat menerima aspirasi warga Nagari Kapa di Kabupaten Pasaman Barat, di ruang Khusus I, Kamis (24/10/024).
Sebelum berdialog dengan Nanda, warga Nagari Kapa menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Sumbar di Jl Khatib Sulaiman Padang sembari membentangkan berbagai spanduk bernada protes
![Dirut PDAm Kota Padang, Hendra Pebrizal.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/01/Dirrut-PDAM-Kota-Padang-120x86.jpg)
![Kantor PDAM Kota Padang.[foto : net]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/07/FB_IMG_17535045128082-120x86.jpg)
Di antaranya menyuarakan, “Petani Kapa butuh tanah bukan kriminalisasi”, “tarik mundur pasukan dari lahan Kapa,” “Hentikan segala bentuk tekanan polisi terhadap petani Kapa!” dan lainnya.
Selama dialog, perwakilan warga menyuarakan konflik agraria yang mereka alami dengan sebuah perusahaan sawit di daerah itu.
Dalam dialog, masyarakat mengungkapkan, kehadiran perusahaan sawit di daerah mereka telah menyebabkan kerugian, karena lahan pertanian jadi hilang, berubah jadi ladang sawit.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya dukungan dari pemerintah untuk memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah.
Mereka merasa bahwa perlindungan hukum dan akses terhadap informasi yang jelas sangat penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dari perusahaan.
Aspirasi ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial mereka.
Terakhir, masyarakat Nagari Kapa berharap agar kesadaran akan pentingnya keberagaman sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah.
Mereka ingin agar perusahaan berkomitmen pada praktik pertanian yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat lokal.
Baca Juga: DPRD Sumbar Sorot Pentingnya Mutu Pendidikan
Dengan demikian, masyarakat berharap dapat menjalani hidup yang lebih sejahtera tanpa kehilangan warisan tanah dan budaya mereka. (*)
